Page 168 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

Program 100 hari pertama pemerintahan SBY yang disusun
Kabinet Indonesia Bersatu, “peningkatan akses pemilikan atas tanah
bagi golongan ekonomi lemah” ditempatkan sebagai upaya mengatasi
“kemiskinan” dan meningkatkan “kesejahteraan” (Koran Tempo, 29
Oktober 2004).
Untuk mewujudkannya, menurut sumber-sumber yang bisa
dipercaya, pemerintah sedang mempercepat revisi Peraturan
Pemerintah No. 224/1961 yang dikenal sebagai PP Landreform. Soal-
nya, apakah reform yang akan dijalankan berangkat dari paradigma
alternatif dan sungguh akan dijalankan untuk pemenuhan hak-hak
rakyat banyak?
Lorong atau jalur tempuh reform yang dipilih tiap negara berbeda-
beda. Lorong reformasi agraria yang dikenal adalah: kapitalisme,
sosialisme, dan populisme. Lorong kapitalisme (pro-modal besar)
diisi agenda pembaruan yang ramah pasar (market friendly agrarian
reform). Reformasi semacam ini senantiasa disokong kebijakan yang
akomodatif terhadap investasi berskala raksasa tanpa batas negara.
Globalisasi ekonomi kapitalis menjadi orientasi politik agraria yang
kapitalistik. Komoditisasi tanah dan kekayaan alam sebagai objek
eksploitasi demi pertumbuhan ekonomi menjadi ajaran utamanya.

Kita layak khawatir
Lorong reforma agraria SBY belumlah terang. Penulis khawatir
yang akan ditempuh adalah yang semata pro-modal besar, walau
dengan dalih demi “mengenjot pertumbuhan ekonomi” dan “pemu-
lihan krisis ekonomi” yang “suka tidak suka butuh investor” bermo-
dal besar untuk mengelola sumber-sumber agraria kita. Kita layak
khawatir, karena kapitalisme agraria akan kian menjauhkan rasa
aman, adil, dan kesejahteraan rakyat yang hidupnya tergantung pada
tanah dan kekayaan alam. Politik agraria pro-pasar cenderung
memanjakan kaum berkantong tebal ketimbang memenuhi hak-hak
dasar rakyat jelata.
Ketimpangan tidak saja dianggap wajar, melainkan suatu kenis-

149