Page 231 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

kepentingan umum di dalamnya tak mengakomodasi kepentingan
pemilik tanah dan kepentingan rakyat. Karena itu, hukum penggu-
suran secara paksa, intimidasi, ganti rugi tak adil, dan tak kontan
adalah haram.

Pembangkangan
DPR merekomendasi penundaan dan revisi Perpres No 36/2005
dalam dua bulan (sejak 7 Juni 2005).
Rekomendasi lahir karena perpres diskriminatif, berpeluang
sewenang-wenang, mengabaikan hak asasi, membuka ruang kolusi,
dan represif. Hingga kini rekomendasi DPR tidak ditunaikan peme-
rintah. Presiden, menteri, dan gubernur malah ngotot menerapkan
perpres. Koalisi Rakyat Tolak Perpres 36/2005 telah mengajukan uji
materi (judicial review) ke Mahkamah Agung (20/9/05).
Apabila kritik dan masukan ini tak jua digubris penguasa, benih
delegitimasi terhadap pongahnya kekuasaan telah ditanamkan. Apa-
kah pemerintah tetap tutup mata dan telinga serta memilih istikamah
dalam kekeliruannya? Prahara apa yang akan menimpa jika kebijakan
yang potensi mudaratnya lebih besar dibandingkan maslahatnya
dipaksakan?
Jika Perpres No 36/2005 dijalankan, keresahan agraria merebak.
Pemerintah tak elok bermain api dengan suara rakyat. Delegitimasi
politik bisa menimpa pemimpin yang dipilih secara demokratis. Dele-
gitimasi politik dapat mengarah ke pembangkangan sipil. Rakyat
bisa menolak proyek berkedok kepentingan umum dan tak mau
menyerahkan tanahnya. Jika pembangkangan sosial masif, kita akan
menyaksikan merenggangnya kekuasaan dengan rakyat. Kekuasaan
tak lagi melayani rakyat.

Cegah keresahan

Pembangkangan sosial secara esensial akan menghambat
pembangunan. Presiden Yudhoyono perlu menyadari, konflik akibat
penggunaan dan penyalahgunaan Perpres No 36/2005 akan melibas

212