Page 238 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan ta-
nah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Ini adalah
upaya besar seluruh komponen bangsa. Kita secara bersama-sama
harus mengusahakan tersedianya semua syarat yang diperlukan.

Lima agenda
Di kesempatan lain, dalam “Sambutan Kepala BPN pada
Upacara Bendera dalam Rangka Peringatan UUPA ke-45 dan Bulan
Bhakti Agraria Tahun 2005” (24/09/05), telah diguratkan sebelas
agenda konkret untuk lima tahun ke depan. Saya menggarisbawahi
lima agenda mendesak dengan dibubuhi elaborasi ringkas. Pertama,
memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah. Ini diperlukan
karena rakyat selalu berposisi lemah dalam memenuhi haknya.
Rakyat rentan digusur dan didera kesewenangan di lapangan agraria.
Redistribusi tanah bagi kaum tani (rakyat) miskin dan legalisasi tanah
yang digarap rakyat relevan dalam agenda ini.
Kedua, menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, seng-
keta, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
Sering diungkap penyelesaian konflik agraria ialah agenda pokok
reforma agraria. Desain kerja yang jelas-sistematis, kelembagaan yang
kuat-kredibel, serta sumberdaya yang mahir-terpercaya jadi pra-sya-
rat agenda ini. Ketiga, menangani masalah KKN serta meningkatkan
partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Korupsi, kolusi dan
nepotisme adalah musuh bersama. Birokrasi harus terbebas dari
korupsi dan aparat yang korup mesti diamputasi agar tak berlaku
pepatah “akibat nila setitik rusak susu sebelanga”. Partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat diwujudkan dengan melibatkan aktif
organisasi rakyat dalam reforma agraria.
Keempat, membangun data-base penguasaan dan pemilikan tanah
skala besar. Keberadaan dan akurasi data objek-objek reform menjadi
pra-syarat keberhasilan reform. Pengadaan data dan informasi objek
dan subjek reform mesti dilakukan dengan sistematis dan proses serta
hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun sosial,

219