Page 270 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

kan, penggunaan senjata dan alat kekerasan negera dan premanisme
yang mengorbankan rakyat.
Jika rakyat protes, tuduhan pembangkang, pengacau, anti pem-
bangunan segera dicapkan. Konflik agraria yang menampilkan
ketidakadilan agraria ini telah menyembulkan wajah carut marutnya
kondisi HAM bangsa. Semua itu, merupakan ekspresi politik agraria
yang otoritarian sebagai benteng dari paradigma dan praktek politik
agraria kapitalistik yang membuahkan struktur agraria yang kian
timpang dan represivitas sangat tinggi.
Ketimpangan penguasaan dan kekerasan konflik agraria sebagai
problem pokok agraria di Indonesia merupakan buah perkawinan
kapitalisme dengan otoritarianisme politik agraria. Ini adalah warisan
Orba, bahkan residu era feodalisme, kolonialisme dan imperialisme.
Ketika otoritarianisme bergeser ke demokrasi, perubahan paradigma
dan praktik agraria perlu mendapat perhatian khusus. Karenanya,
menuntaskan ketimpangan dan konflik agraria melalui reforma agra-
ria dapat dikatakan sebagai perjuangan inklusif meluruskan sejarah
bangsa.
Perjuangan memberangus otoritarianisme agraria, menegakkan
demokrasi dan HAM tak akan bermakna jika reforma agraria diabai-
kan. Kita butuh demokrasi guna memastikan kekuasaan tertinggi di
genggaman rakyat. Tetapi kita juga perlu reforma agraria untuk me-
mastikan tanah dan kekayaan alam lainnya benar-benar dikuasai,
dikelola dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat.
Semua itu hendaknya berujung pada penanganan problem agra-
ria secara adil dan manusiawi, sehingga seluruh konflik agraria mam-
pu diatasi secara paten. Reforma agraria akan menjadikan demokrasi
lebih bermakna keadilan dan kemanusiaan. Rencara pelaksanaan
reforma agraria—ditegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
dalam pidato awal tahun 2007 (31/01), hendaknya sekaligus ber-
makna reposisi militer dari “aktor pemicu konflik” menjadi “penga-
wal terbitnya keadilan”. Niat luhur ini mesti disertai langkah nyata

251