Page 273 - Kembali ke Agraria

Usep Setiawan

undang itu secara konsekuen.
Semangat dan filosofi UUPA yang masih sangat relevan seti-
daknya ada 10 (sepuluh) prinsip dasar: nasionalisme, hak menguasai
dari negara, tanah untuk penggarap, landreform, fungsi sosial,
pengakuan hak adat, kesetaraan gender, kelestarian lingkungan,
usaha bersama rakyat, dan lintas sektor.

Undang-undang operasionalnya
Kini, pemerintah dan parlemen hendaknya berkonsentrasi pada
pelaksanaan UUPA dengan menerjemahkan mandat-mandat UUPA
ke dalam peraturan perundang-undangan turunannya secara lebih
operasional. Revisi dan pencabutan aturan yang nyeleweng dari
UUPA perlu dilakukan. Idealnya, reforma agraria diatur dalam pera-
turan setingkat UU agar memiliki legitimasi politik dan kekuatan
hukum penuh. Namun, penyusunan UU memakan waktu lama dan
proses panjang (perlu koordinasi intensif dengan parlemen dan kon-
sultasi publik luas). Belum lagi risiko “nyeleweng” dari semangat
UUPA juga amat riskan.
Untuk itu, percepatan reforma agraria dapat diatur dalam
Peraturan Pengganti UU (Perpu) atau Peraturan Pemerintah (PP).
Legislasi itu hendaknya mengatur mengenai: argumen pentingnya
reforma agraria; pengertian, tujuan dan arah reforma agraria; objek
dan subjek reforma; mekanisme pelaksanaan; kelembagaan pelak-
sana; program pendukung; pembiayaan; dan, jadwal pelaksanaan.
Sangat baik jika Perpu dan PP ini terbit di awal tahun 2007,
sehingga komitmen Presiden untuk menjalankan reforma agraria—
sebagaimana dipidatokan 31 Januari lalu,—dapat segera mewujud
dalam kebijakan kongkrit. Menggeser wacana ke dalam praktik—
sejatinya tantangan terbesar pemerintahan sekarang.
Yang juga mesti dikenali adalah arus deras neoliberalisme di
berbagai sektor agraria dan pengelolaan kekayaan alam. Arus ini
hendaknya dicegah dengan jalan konsisten teguh pada amanat
UUPA. Penguasaan, pemilikan, pengelolaan dan pemafaatan tanah

254