Page 424 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

berpidato secara khusus juga menyatakan pembaruan agraria akan
dijalankan tanggal 31 Januari 2007, dan pemerintah sudah menyusun
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai pembaruan
agraria. Ujung fase ini ialah kebijakan yang berbentuk RPP
Pembaruan Agraria yang sampai hari ini belum ditandatangani.
Artinya belum ada kebijakan yang khusus dibikin SBY - JK untuk
pembaruan agraria.
Ketiga, fase ini sebenarnya mengecewakan kita. Ini merupakan
fase berjanji, fase mewacanakan, fase implementasi. Yang terjadi
adalah kita menyebutnya pembelokan konsep pembaruan agraria
yang sejati. Konsep pembaruan agraria yang sejati yang kita maksud
adalah satu upaya perombakan struktur pemilikan penguasaan tanah
untuk kepentingan rakyat kecil golongan ekonomi lemah, khususnya
petani di pedesaan yang dijalankan dengan semangat kolektif,
semangat gotong royong. Yang terjadi, pembaruan agraria SBY - JK
justru digencarkannya kebijakan-kebijakan pertanahan dan
kebijakan lain terkait sumberdaya alam yang mempunyai ciri-ciri
bertolak belakang dengan semangat pembaruan agraria itu sendiri.
Contoh program Larasita (Pelayanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah).
Pemerintah menggelar proyek itu dengan cara membagi-bagikan
sertifikat tanah individu secara mudah, murah, prosesnya cepat
bahkan gratis untuk puluhan ribu rakyat.
Bagi KPA, sertifikat tanah secara individual tidak lain adalah
instrumen yang akan secara efektif menjadikan tanah sebagai barang
dagangan, sebagai komoditi yang dapat diperjualbelikan dengan
mudah melalui mekanisme pasar. Pasar tanah (land market) ini
merupakan satu ideologi yang sejak awal ditentang KPA.
Kesimpulannya, pembaruan agraria sepanjang SBY - JK lima tahun
memimpin kemarin belum menjalankan pembaruan agraria yang
sejati.
Apa substansi dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Pembaruan Agraria?
Rancangan Peraturan Pemerintah ini disusun pemerintah

405