Page 422 - Kembali ke Agraria

Kembali ke Agraria

gaskan kembali pada “Deklarasi Hak Asasi Petani Indonesia 2001”.
Untuk mencapai jalan perubahan tersebut, beberapa agenda
pokok reforma agraria adalah koreksi mendasar terhadap hukum
keagrariaan yang mengukuhkan kepemilikan sumber-sumber agraria
secara kapitalistik dan monopolistik, serta peninjauan ulang konsepsi
mengenai hak menguasai negara yang menempatkan kekuasaan ne-
gara yang lebih dominan dan menyingkirkan kuasa rakyat atas sum-
ber-sumber agrarianya.
Diperlukan juga koreksi mendasar atas asas sektoralisme hukum,
untuk membentuk sistem hukum terpadu, yang memberikan ruang
hidup pada sistem-sistem hukum adat yang beragam. Pembatasan
dan peninjauan ulang atas penguasaan tanah dan sumber-sumber
agraria oleh badan-badan usaha untuk mencegah konsentrasi juga
harus dilakukan. Tentu saja, dijalankannya landreform secara menye-
luruh dan menjamin kepastian penguasaan dan penggarapan tanah
kepada buruh tani, petani kecil, dan pekerja pedesaan lainnya tak
bisa ditawar lagi.
Tetap penting untuk menyelesaikan seluruh sengketa dan konflik
agraria dengan mengedepankan rasa keadilan dan kepentingan rakyat,
serta penataan ulang produksi pedesaan dan disusun perencanaan
ekonomi pedesaan yang menempatkan kepentingan pengembangan
ekonomi rakyat, bukan kepentingan ekonomi pengusaha. Untuk itu,
perlu ditegakkan lembaga peradilan agraria yang independen, dan
dibentuk badan khusus untuk pelaksanaan agenda reforma agraria.
Untuk itu, perlu dibaca ulang capaian-capaian dari gerakan
reforma agraria yang ada selama ini, untuk menentukan posisi baru
di hadapan kekuatan ekonomi dan politik rezim yang (akan) berkuasa.
Dari sinilah kita berpijak untuk memperbaiki nasib kaum buruh di
negeri agraris ini. Satukan tekad sambil memperingati hari buruh
sedunia hari ini. Selamat hari buruh.***

(Artikel ini ditulis bersama oleh Usep Setiawan dan Idham
Arsyad)

403