Page 417 - Kembali ke Agraria
P. 417

Usep Setiawan

            dikenal sebagai agenda inti dari reformasi agraria sejati. Landreform
            tanpa distribusi dan redistribusi tanah tentu saja kehilangan makna.
            Kaum miskin (buruh tani, petani penggarap, petani gurem, dan rakyat
            kecil) yang sangat tergantung pada penguasaan dan pemanfaatan
            tanah harus jadi subjek penerima manfaat reformasi agraria. Sejauh
            ini belum ada upaya serius untuk mengakhiri peningkatan jumlah
            petani gurem dengan skala penguasaan tanah di bawah 0,5 hektare.
                Lain halnya dengan agenda sertifikasi tanah massal secara gratis
            yang gencar digalakkan pemerintah. Presiden Yudhoyono telah me-
            launching program layanan rakyat untuk sertifikasi tanah. Program
            itu dinilai positif dari sisi penertiban sistem administrasi pertanahan
            sehingga pelayanan pemerintah di bidang pertanahan jadi lebih efek-
            tif dan efisien. Namun, sejumlah kalangan melontarkan kritik atas
            program sertifikasi ini. Ada yang menilai program itu bukan kebu-
            tuhan mendesak di tengah maraknya konflik agraria dan sengketa
            tanah, serta tajamnya ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah.
            Bahkan, dikhawatirkan program itu hanya akan mengukuhkan dan
            melanggengkan ketimpangan struktur agraria.
                Lebih jauh, sertifikasi tanah massal dipandang sebagai jembatan
            yang memperlancar sistem ekonomi neoliberal yang masuk melalui
            mekanisme pasar tanah (land market). Dengan sertifikasi tanah secara
            massal (walaupun gratis), eksistensi tanah yang telah besertifikat itu
            segera bergeser jadi “komoditas” sehingga menjadi barang dagangan
            yang lebih gampang diperjualbelikan dan masuk ke sektor perbankan.
                Alih-alih menertibkan administrasi pertanahan sehingga pela-
            yanan pemerintah di bidang pertanahan, sertifikasi tanah secara
            massal dalam jangka panjang berpotensi menambah rumit struktur
            agraria kita karena ketimpangan dan ketidakadilan telanjur terlega-
            lisasi melalui sertifikat tanah sebagai bukti terkuat pemilikan tanah.


            Setelah Pemilu 2009
                Potensi eksistensi agenda reforma agraria pada pemerintahan
            baru hasil Pemilu 2009 akan sangat tergantung beberapa faktor penen-


            398
   412   413   414   415   416   417   418   419   420   421   422