Page 153 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

gaji rata-rata Rp.1.500.000 – 2.000.000/ bulan dengan kerja
dari pukul 06.00 hingga 18.00 ditambah lembur. Lalu apa yang
menjadi alasan mereka beralih dari penyadap karet dan nelayan
menjadi buruh perusahaan tambang? Apa pula alasan mereka
melepas sebagian tanah nya untuk dieksploitasi oleh perusahaan
pertambangan? Jawabannya hampir sama, yaitu mereka lebih
memilih pekerjaan dengan pendapatan tetap, selain itu alasan
yang dikemukakan adalah karena tidak bisa menolak kebijakan
yang sudah diatur oleh pemerintah daerah.
Bagi petambak desa Rampa dan Tanjung Mangkuk yang berada
dipesisir, dampak masuknya tambang ke pulau mereka jauh lebih
buruk dibandingkan dengan masyarakat yang menggantungkan
hidupnya pada perkebunan dan hutan. Hal ini dikarena, aktivitas
tambang telah menghentikan budidaya tambak dalam waktu
yang singkat. Sebelum ada PT. SILO datang ke pulau ini, banyak
petani tambak bandeng dan udang, nener didapatkan di sepanjang
mangrove di Desa Tanjung Mangkuk dan Desa Rampa. Saat ini
nener itu sudah tidak ada karena air nya sudah tercampur dengan
bijih besi. Selain itu, mangrove ditebangi oleh perusahaan yang
salah satunya diperuntukan sebagai saluran air PT. SILO. Saluran
ini menggunakan mesin, yang pada akhirnya menyebabkan
udang di tambak sekitarnya tidak bisa panen dikarenakan udang
terganggu dengan bisingnya. Selain itu, perusahaan menggunakan
berbagai cara untuk membungkam para petambak yang melakukan
protes dan meminta ganti rugi. Berbagai cara ini salah satunya
menggunakan aparat untuk mengkriminalkan mereka.
Pada awalnya tentu saja banyak perusahaan yang memberikan
janji akan kemudahan akses menjadi tenaga kerja buruh dalam
perusahaan, tetapi pada kenyataannya banyak yang tidak sesuai
dengan janji manis tersebut. Masyarakat menjadi kecewa

— 134 —