Page 161 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

7. Pulau Sebuku di Masa Depan

Kebijakan yang mengatur tentang pemanfaatan sumber-sumber
agraria di Indonesia cenderung bersifat sektoral dan parsial. Hal
ini akhirnya menjadi kelemahan untuk pemanfaatan yang tidak
melihat fungsi ekologis sesuai dengan peruntukannya. Dalam
PP 14 tahun 2006 tentang pinjam pakai hutan pasal 5 ayat 2
dinyebutkan bahwa penggunaan kawasan hutan dengan tujuan
strategis adalah untuk 1) kepentingan religi; 2) pertahanan dan
keamanan; 3) pertambangan; 4) pembangunan ketenagalistrikan
dan instalasi teknologi energi terbarukan; 5) pembangunan jaringan
telekomunikasi; dan 6) pembangunan jaringan instalasi air. Tetapi
PP ini tidak menjelaskan aturan pinjam pakai secara spesifik untuk
pulau kecil yang secara ekologis rentan.
Jika disinkronkan dengan UU no 27 tahun 2007 tentang
pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, penambangan tidak
dianjurkan dilakukan di pulau-pulau kecil. Tetapi jika aktivitas
penambangan tersebut berada dikawasan hutan maka yang
berlaku adalah kebijakan kehutanan walaupun berada di pulau
kecil. Seharusnya kebijakan ini perlu diintegrasikan sehingga tidak
mengurangi daya dukung dan keberlanjutan pulau kecil.
Meski pada pasal 38 ayat 4 UU. No. 41/1999 disebutkan
bahwa di kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan
dengan pola pertambangan terbuka, tetapi disisi lain terdapat
peluang membuka pertambangan di kawasan hutan lindung
setelah mengubah status peruntukan dan fungsinya. Hal
demikian dijelaskan dalam pasal 19 ayat UU No. 41/1999 ayat
(1) perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan
oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu,
ayat (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana

— 142 —