Page 169 - Pengembangan Kebijakan Agraria: Untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlangsungan Ekologis

Pengembangan Kebijakan Agraria untuk Keadilan Sosial, Kesejahteraan Masyarakat dan Keberlanjutan Ekologis

hal-hal yang menjadi prioritas implementasi reformasi ala kebijakan
bank Dunia adalah; sertifikasi tanah, kadastral, pencatatan tanah,
memfasiltasi jual-beli tanah, redistrubusi tanah yang dijalakan sesuai
arah pasar atau berbasis tawar-menawar (negoisasi), memberikan
dukungan kredit, asistensi teknis dan pemasaran. (Rosset, 2004;
Deninger and Binswanger, 2001, 2003 dll).
Namun demikian, banyak studi menunjukkan bahwa model
kebijakan pertanahan ala Bank Dunia ini dinilai gagal melihat
penyebab dasar kemiskinan dan menyelesaikan kasus pengusiran
petani dari desa dan lahan pertaniannya (Borras 2003, et.al 2001).
Sebaliknya agenda sertifikasi justru menyebabkan, hilangnya tanah-
tanah rakyat, sebagaimana terjadi di Thailand, dan melahirkan
konflik seperti di Meksiko. Selain itu, model solusi-solusi berbasis
pasar cenderung men-depolitisasi problem ketiadaan kepemilikan
tanah (landless) yang sesungguhnya hanya bisa dipecahkan dengan
melakukan perubahan struktural, yang meniscayakan perubahan di
ranah politik ketimbang dalam ranah pasar (Roseett 2002, 2004).
Yang paling penting adalah, kegagalan kebijakan pertanahan ala
Bank Dunia ini karena kebijakan tersebut dijalankan dalam iklim
neoliberal, sehingga bertentangan dengan bentuk-bentuk pertanian
skala kecil, berbasis keluarga. Maka tak heran sulit diharapakan
usaha-usaha tersebut dapat memberi perubahan mendasar dan
struktural bagi nasib petani gurem, nelayan kecil dan kaum miskin
lainnya di pedesaan (Borras, 2005).

survey kadastral, dan registrasi tanah”. Al-Ghonemy, “Persoalan Reform
Agraria......Op.Cit, hlm. 63.

— 150 —