Page 74 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria ....

dasar Hukum Agraria/Hukum Tanah yang baru, yakni: (1) dile-
paskannya asas domein dan diakuinya Hak Ulayat; (2) diada-
kannya peraturan yang memungkinkan adanya perseorangan
yang kuat, dalam hal ini Hak Milik yang dapat dibebani Hak
Tanggungan; (3) dilakukannya terlebih dahulu penyelidikan
(kajian/studi/penelitian: penulis) terhadap peraturan-peraturan
negara lainnya (terutama negara-negara tetangga), sebelum menen-
tukan apakah orang-orang asing dapat juga mempunyai hak milik
atas tanah); (4) perlunya diadakan penetapan luas minimum tanah
untuk menghindarkan pauperisme di antara petani kecil (untuk
Jawa diusulkan 2 Ha); (5) perlu adanya penetapan luas maksimum
(Jawa 10 Ha dan luar Jawa berdasarkan penelitian lebih lanjut); (6)
diterimanya usulan Sarimin Reksodihardjo tentang skema hak-
hak tanah, yakni ada Hak Milik dan hak atas tanah kosong dari
negara dan daerah-daerah kecil serta hak-hak atas tanah orang
lain yang disebut hak-hak magersari; dan (7) perlunya diadakan
registrasi tanah milik dan hak-hak menumpang yang penting (an-
nex kadaster), dengan catatan terlebih dahulu mengubah hak-hak
yang bersandar pada Hukum Eropa menjadi hak-hak Indonesia. 7
Setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan, maka
keberadaan PAY dipandang sudah tidak tepat lagi. Oleh karena
itu, berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1951 (tanggal
19 Maret 1951), PAY dibubarkan dan dibentuk panitia agraria baru,
yang berkedudukan di Jakarta (“Panitia Agraria Jakarta”, disingkat
PAJ). PAJ diketuai Sarimin Reksodiharjo dan beranggotakan
pejabat-pejabat dari berbagai kementerian dan jawatan serta wakil-
wakil organisasi tani. Pada tahun 1953 Singgih Praptodihardjo
(Wakil Kepala Bagian Agraria Kementerian Dalam Negeri)

7 Ibid, hlm 125-126.

61