Page 79 - Potret Perjuangan Bapak Hukum Agraria Prof. Boedi Harsono

Oloan Sitorus & Taufik N. Huda

dan minimum luas tanah yang dapat dimiliki.
Setelah melakukan beberapa perubahan dalam sistematika
dan rumusan beberapa pasalnya, Rancangan UUPA PS diajukan
oleh Menteri Agraria Soenarjo kepada Dewan Menteri pada tanggal
14 Maret 1958. “Rancangan Soenarjo” disetujui oleh Dewan
Menteri dalam sidangnya ke-94 pada tanggal 1 April 1958 dan
kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dengan
Amanat Presiden tanggal 24 April 1958 No. 1307/HK. RUUPA
Rancangan Soenarjo ini telah dibicarakan dalam sidang pleno DPR
pada tingkat Pemandangan Umum babak pertama. Jawaban
Pemerintah atas Pemandangan Umum babak pertama itu
disampaikan oleh Menteri Soenarjo dalam Sidang Pleno DPR pada
tanggal 16 Desember 1958. Guna melanjutkan pembahasannya,
DPR memandang perlu mengumpulkan bahan-bahan yang lebih
lengkap. Untuk itu, Panitia Permusyawaratan DPR membentuk
suatu Panitia ad-hoc yang diketuai Mr. A.M Tambunan. Seksi
Agraria UGM yang diketuai oleh Prof. Notonagoro dan Ketua
Mahkamah Agung Wirjono Prodjodikoro banyak memberikan
bahan kepada Panitia ad-hoc tersebut. Namun, sejak itu pembi-
caraan RUU UUPA dalam sidang pleno menjadi tertunda, hingga
Rancangan Soenarjo tersebut ditarik kembali oleh Kabinet.
Setelah Negara Kesatuan R.I. kembali ke UUD 1945 berda-
sarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka Rancangan Soenarjo yang
dasar penyusunannya masih menggunakan UUD Sementara 1950
ditarik kembali dengan Surat Pejabat Presiden tanggal 23 Mei 1960
No. 1532/HK/1960. Lalu, dibentuk kembali RUU UUPA yang baru
Rancangan Menteri Agraria Sadjarwo. Dalam menyusun “Ran-
cangan Sadjarwo” ini, tidak dibentuk Panitia Khusus seperti dalam
Rancangan Soenarjo. Pelaksanaan penyusunan RUUPA “Ran-
cangan Sadjarwo” ini ditugaskan kepada pejabat-pejabat di ling-

66