Page 216 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

tersimpan dengan rapi agar ATR/BPN tidak mengalami kekalahan dalam
sidang peradilan.

Terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Terlantar maka
berimplikasi terhadap hapusnya hak atas tanah. Kondisi ini menegaskan
bahwa sudah terjadi pemutusan hubungan hukum antara pemegang hak
terhadap tanah, sehingga terhadap tanah yang sudah ditetapkan sebagai
tanah negara maka tanah tesebut lengsung menjadi Tanah Negara. Dalam
PP No. 11/2010 Pasal 10 menyebutkan bahwa terhadap seluruh luasan tanah
apabila ditetapkan terlantar maka pemegang hak sudah tidak memiliki
hubungan hukum dengan tanah tersebut, namun apabila hanya sebagian
dari tanah yang ditetapkan terlantar maka hak atas tanahnya dihapuskan,
diputuskan hubungan hukumnya dan ditegaskan menjadi tanah yang
dikuasai langsung oleh negara dan selanjutnya kepada bekas pemegang
hak diberikan kembali atas bagian tanah yang benar-benar diusahakan,
dipergunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan keputusan pemberian
haknya.
Sementara apabila tanah yang terlantar hanya mencakup 25% maka
kepada pemegang hak hanya mengajukan permohonan revisi luas atas
bidang tanah yang benar-benar digunakan dan dimanfaatkan sesuai
dengan keputusan pemberian haknya. Terhadap tanah yang sudah dite-
tapkan menjadi Tanah Terlantar dan menjadi tanah negara, selanjutnya
menjadi Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN). Pendayagunaan
TCUN dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara
melalui Reforma Agraria dan program strategis negara serta untuk
cadangan negara lainnya.

Potensi Tanah Obyek Reforma Agraria dari tanah terindikasi terlan-
tar di Provinsi Sumatera Selatan tersebar pada 3 kabupaten, yaitu Kabu-
paten Lahat, Musi Banyuasin, dan Musi Rawas. Tanah terindikasi
terlantar tersebut tersebar di 10 (sepuluh) lokasi dengan luas total 1.014,805
Ha (Kanwil BPN Sumsel, Agustus 2018). Adapun data terkait tanah
terlantar di Sumatera Selatan disajikan pada tabel berikut:

188