Page 219 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

ATR/BPN/2016 tentang Penetapan Tanah Terlantar yang berasal dari
sebagian HGU No. 9/Musi Rawas atas nama PT. PP London Sumatera
Indonesia, Tbk terletak di Desa Tanjung Raja, Belani, dan Pauh,
Kecamatan Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan,
sesuai dengan hasil identifikasi dan Penelitian Tanah Hak Guna Usaha
yang dituangkan dalam Berita Acara Identifikasi dan Penelitian Tanah
Hak Guna Usaha Tanggal 22 April 2015 menyatakan bahwa PT. PP Lon-
don Sumatera Indonesia, TBK masih menelantarakan sebagian tanahnya,
yaitu seluas 281,81 Ha dari luas areal 7.182 hektar. Kondisi eksisting yang
terjadi yakni sebagian tanah yang tidak diusahakan oleh perusahaan telah
dikuasai oleh masyarakat sebagai kebun masyarakat. Terhadap tanah yang
sudah dikuasai oleh masyarakat tersebut pihak perusahaan melepaskan
tanah yang ada, untuk selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
No. 40/1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai atas tanah apabila
pemegang hak melepaskan haknya secara sebagian atau seluruhnya
untuk pihak lain maka hubungan hukumnya akan hilang.

Selain itu hasil verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kanwil BPN
menunjukkan bahwa di Desa Pauh, ditemukan penggunaan lahan di
lokasi tanah terlantar bekas HGU No. 9/Musi Rawas PT. PP London
Sumatera Indonesia, Tbk. yakni perkebunan sawit non-produktif,
perkebunan karet produktif, dan semak belukar. Hasil verifikasi lapangan
yang dilakukan Tim GTRA menunjukkan bahwasannya tanah bekas HGU
yang diterlantarkan oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk disajikan
sebagaimana gambar 27. Terhadap tanah terlantar ini maka dapat
dilakukan pendayagunaan tanah terlantar melalui Rforma Agraria,
namun sebelumnya harus dilakukan identifikasi dan verifikasi terkait
masyarakat dan luasan tanah yang akan diredistribusikan dalam pro-
gram Reforma Agraria. Penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
bekas eks HGU di Sumatera Selatan untuk alokasi Reforma Agraria
memiliki progress yang cukup baik apabila dibandingkan wilayah lain.
Pada tahun 2017 tanah seluas 5.400 hektar dilakukan penetapan sebagai
tanah terlantar yang dialokasikan untuk cadangan tanah negara,
redistribusi tanah kepada masyarakat melalui reforma agraria dan
keperluan program strategis negara.

191