Page 224 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kehutanan juga beragam dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya
masyarakat vs pemerintah dalam hal ini Kementerian LHK, masyarakat
vs pemodal/pengusaha, masyarakat vs perhutani, dan masyarakat vs
masyarakat. Tingginya angka konflik ini tidak terlepas dari faktor tidak
adanya kejelasan terhadap status tanah dalam kawasan hutan dan tidak
adanya kejelasan status penguasaan tanah dalam kawasan hutan serta
batas kawasan hutan.

Kelima: dengan adanya perpres tersebut maka membuka peluang
dan harapan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap modal serta
pendampingan dari pemerintah/NGO/perusahaan dalam bentuk CSR.
Skema penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang selan-
jutnya diajukan sebagai inventarisasi sumber TORA, dengan harapan
tidak hanya berhenti pada pelepasan tanah kawasan hutan oleh KLHK
semata namun ditindaklanjuti dalam skema Reforma Agraria dan serti-
pikasi tanah. Ketika masyarakat mendapatkan skema Reforma Agraria
yakni asset dan akses reform maka kegiatan pendampingan dan bantuan
permodalan bagi pengembangan usaha dapat diberikan. Dalam konteks
ini maka keadilan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah bagi masyarakat dapat terwujudkan.

Keenam; Reforma Agraria yang berasal dari kawasan hutan ini dapat
menjadi harapan bagi penciptaan lahan yang dapat ditujukan untuk
8
mewujudkan swasembada dan terwujudkan ketahanan pangan . Pro-
gram pencapaian ketahanan pangan dan kedaulatan merupakan salah
satu agenda nawacita yang dicanangkan oleh presiden Jokowi. Salah satu
permasalahan yang dihadapai untuk mewujudkan ketahanan pangan ini

8 Ketahanan memiliki batasan rumusan yang didalamnya terdapat butir-butir
penting yakni (1). Terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat
perseorangan; (2) tolok ukur dikatakan terpenuhinya kebutuhan pangan terdiri
atas beberapa aspek yakni dari sisi kuantitas atau jumlahnya tercukupi, dari sisi
kualitas yakni mutu baik tanaman dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi,
dan memenuhi tolok ukur makanan tersebut tidak bertentangan dengan kaidah
agama, keyakinan dan budaya masyarakat dan memenuhi dari aspek sisi
keterjangkauan ekonomi, ketercukupan untuk seluruh pelosok negeri oleh
masyarakat; (3) penyediaan dan keterjangkauan pangan ini bertujuan agar
masyarakat hidup sehat, aman dan produktif secara berkelanjutan (Suryana 2014).

196