Page 229 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 229
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
Tabel 12. Formulir Rekapitulasi Daftar Pemohon
No Nomor Jenis Penggunaan Riwayat Penguasaan Nama Ket (Luas,
Urut Tanah Tanah Subyek Bukti
Bidang Penguasaan
Tanah, dll)
1 Diisi Diisi penggunaan Diisi: Nama Diisi luas
nomor tanah eksisting - Lama Penguasaan masyarakat perkiraan
bidang (Pemukiman/ladang, - Asal perolehan yang bidang
sesuai dsb) - Riwayat menguasai tanah,
dengan pemanfaatan tanah, tanah Bukti
dalam dll penguasaan
sketsa tanah bisa
bidang dalam
tanah bentuk SKT
2 …….. …….. …….. …….. ……..
3 ……… ……… ……… ……… ………
Sumber: Permenko No. 3/2018
4. Dokumen Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT)
Surat ini berisikan pernyataan penguasa tanah yang di dalamnya
memuat identitas penguasa tanah; berisi pernyataan dari mana tanah
tersebut diperoleh dan sejak tahun berapa tanah tersebut telah dikuasai.
Pembuktian terhadap berapa lama tanah telah dikuasai dapat ditentukan
dengan bukti-bukti fisik di lapangan missal kan saja dengan mengamati
adakah kuburan tanda tahun yang menunjukkan bahwa masyarakat
sudah tinggal sejak beberapa turunan yang lalu. Selain itu pernyataan
ini juga memberikan keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam
kondisi sengketa serta terdapat kejelasan letak batas bidang tanah dari
berbagai sisi. Untuk menyatakan bahwa surat pernyataan ini benar serta
tidak adanya rekayasa maka diperlukan 2 orang saksi untuk turut
bertandatangan serta di bawahnya dengan diketahui oleh lurah/kepala
desa (Permenko No. 3/2018). Persyaratan sebagaimana tersebut di atas
digunakan untuk memenuhi persyaratan/kriteria yang telah dituangkan
di dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 88/2017.
5. Pakta Integritas kepala desa/lurah
Dokumen ini disusun untuk mencegah terjadinya tindakan suap/
korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta mencegah tindakan
pelanggaran hukum. Untuk itu setiap kepala desa/lurah yang
mengajukan permohonan inventarisasi dan verifikasi diwajibkan untuk
melampirkan dokumen pakta integritas.
201
