Page 231 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

tertuang di dalam Permenko 3 Tahun 2018:

1. Ketua: Kepala Dinas Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang kehutanan
2. Sekretaris: Kepala Kantor Wilayah BPN

3. Anggota terdiri dari:
a. Kepala Dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang penataan ruang;
b. Kepala dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan urusan peme-
rintahan di bidang penataan ruang;
c. Kepala dinas provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup;

d. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH);
e. Kepala Balai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
perhutanan sosial
f. Kepala Kesatuan Pengelola Hutan setempat

g. Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota
h. Camat setempat atau pejabat kecamatan
i. Kepala desa/lurah setempat atau sebutan lain yang disamakan

Kegiatan inventarisasi dan verifikasi terhadap berkas permohonan
yang telah diajukan oleh masyarakat menjadi bagian penting dalam
tahapan PTKH. Adapun kegiatan lapang yang dilakukan tim inver
meliputi:

a. Melakukan pengecekan terhadap kebenaran subyek yang mengajukan
apakah mereka benar-benar tinggal di kawasan tersebut;
b. Melakukan pengecekan agar luasan lahan yang diajukan oleh masyarakat
tidak melebihi batas maksimal kepemilikan lahan secara perseorangan;
c. Melakukan pengecekan terhadap kondisi fisik penguasaan lahan:
bagaimana pola pemanfaatan lahan; bagaimana kesesuaian usulannya
dan bagaimana kekompakan kawasan. Kondisi fisik tanah dalam kawasan
hutan yang diajukan dapat berupa: pemukiman, fasilitas umum dan/
atau fasilitas sosial, lahan garapan dan/atau dapat pula berupa hutan
yang dikelola mayarakat hukum adat.

203