Page 227 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

keempat, menjelaskan terkait bagaimana tata cara dan skema permo-
honan; kelima, tata cara mengenai penegasan tata batas; keenam, dalam
kegiatan ini petugas juga memberikan penjelasan terkait bagaimana
melengkapi dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan
inventarisasi dan verifikasi oleh masyarakat.

Pada tahun 2018, sosialisasi dilakukan sejak bulan Mei sejak aturan
pelaksana Inver PTKH dikeluarkan (Permenko No. 3/2018), dan kemudian
secara bertahap, Juli-September berkas usulan dari masyarakat sudah
masuk ke BPKH. Setelah berkas masuk, seharusnya, akan dilakukan cek
berkas secara teliti agar memudahkan tim/regu inver yang akan turun
ke lapangan, namun faktanya, karena baru pertama kali, berkas yang
masuk dari beberapa kabupaten tidak sesuai, bahkan ada beberapa desa
yang tidak mengusulkan. Terhadap situasi tersebut, Tim Inver tetap turun
ke lapangan, bahkan sebagian Tim Inver membantu mengerjakan usulan-
nya secara langsung di lapangan bersama masyarakat. Idealnya, berkas
usulan yang tidak lengkap dan tidak sesuai dikembalikan oleh Panitia
Tim Inver, akan tetapi karena keterbatasan waktu, Tim Inver Sumatera
Selatan tidak melakukannya.

Sebagaimana dimandatkan di dalam Permenko No. 3/2018, telah
mengatur bahwasanya masyarakat, kepala desa atau ketua masyarakat
hukum adat memiliki tanggungjawab untuk menyusun pengusulan
penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Regulasi ini memberikan kele-
luasaan dalam konteks pengusulan dan permohonan inventarisasi dan
verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Masyarakat yang
menguasai tanah harus terlibat secara langsung di dalam menyusun
dokumen pengusulan penguasaan tanah di dalam kawasan hutan. Dari
usulan masyarakat kemudian kepala desa memiliki tugas untuk meng-
himpun dalam satu usulan kepada bupati, dan bupati yang mengusulkan
kepada gubernur lewat Tim Inver Provinsi.
Merujuk pada peraturan tersebut bahwa desa dalam hal ini kepala
desa dan atau kepala instansi/badan sosial atau keagamaan/masyarakat
hukum adat yang mengusulkan permohonan kegiatan inventarisasi dan
verifikasi harus melengkapi beberapa dokumen diantaranya adalah:

1. Formulir permohonan kegiatan inventarisasi dan verifikasi penguasaan

199