Page 238 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 238

M. Nazir Salim & Westi Utami

            tanah yang disiapkan untuk program RA sudah dikeluarkan dari kawasan
            hutan, sehingga pada tahap pelaksanaannya KLHK dengan BPN melaku-
            kan koordinasi terkait letak dan batas antara tanah yang masuk dalam
            TORA dengan tanah yang masih dalam kawasan hutan. Namun setelah
            dilakukan koordinasi dengan BPKH Provinsi Sematera Selatan kondisi
            yang terjadi adalah tanah yang telah ditetapkan dalam SK nomor 3154
            hasil dari Revisi SK nomor 120 merupakan tanah yang harus dilakukan
                                     10
                       9
            inventarisasi  dan verifikasi  lebih lanjut. Sehingga dalam konteks ini
            BPKH di provinsi masih harus melakukan turun lapang untuk melakukan
            inventarisasi dan verifikasi berdasarkan lampiran peta yang ada dalam
            SK KLHK.
                Sebaran peta indikatif Tanah Obyek Reforma Agraria yang bersum-
            ber dari pelepasan kawasan hutan 6 kriteria di Provinsi Sumatera Selatan
            tersebar di 13  kabupaten/kota yaitu Kabupaten Banyuasin, Kabupaten
            Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten
            Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara,
            Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabu-
            paten Ogan Komering Ulu Selatan, Kabupaten Ogan Komering Ulu
            Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan Kota Prabumulih
            dengan luas total ±374.698,38 Ha. Luasan terbesar berada di Kabupaten
            Ogan Komering Ilir dengan persentase ±43,84 % dan yang paling kecil
            berada di Kota Prabumulih dengan persentase ±0,01 % (Laporan GTRA
            2018).  Secara jelas peta indikatif  potensi sebaran Tanah Obyek Reforma
            Agraria dan luasan setiap kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan
            mendasarkan pada SK Nomor 3154/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/5/2018
            dapat dilihat pada gambar berikut:







                9  Inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan adalah kegiatan
            yang meliputi pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan atau pemanfaatan
            tanah (Permen LHK Nomor P.17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018)
                10  Verifikasi Penguasaan Tanah adalah kegiatan analisis data fisik dan data
            yuridis bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan, serta analisis
            lingkungan hidup yang dapat diperoleh melalui survei lapangan.

              210
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243