Page 242 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

kegiatan inver perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan karena
permasalahan dalam kawasan hutan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan merupakan salah satu kewenangan
pemerintah daerah. Melalui pembiayaan dari APBD ini diharapkan
proses inventarisasi yang dilakukan akan lebih maksimal. Di sisi lain,
kegiatan ini menyangkut hak kewarganegaraan yang ada di daerah,
artinya pemda layak untuk dilibatkan lebih jauh, minimal membantu
secara maksimal proses sosialisasi atau pendampingan masyarakat
saat mengusulkan lahannya kepada Tim Inver.

2. Sosialisasi Kegiatan Inver
Terbatasnya sosialisasi yang dilakukan BPKH berdampak terhadap
terbatasnya usulan kegiatan inver yang diusulkan masyarakat. Untuk
mengatasi hal ini maka perlunya keterlibatan Pemerintah Daerah
melalui aparatnya di bawah yakni kecamatan dan pihak desa untuk
turut aktif melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.
Sosialisasi yang dilaksanakan langsung dari pihak pemerintah desa/
pemerintah kecamatan kepada masyarakat dirasa akan lebih efektif
dan lebih serentak dilakukan di semua pedesaaan yang lahan dan
pemukimannya masuk dalam kawasan hutan. Sosialisasi yang dila-
kukan juga perlu diberikan edukasi dan pendampingan terhadap
tahapan yang perlu dilakukan dalam proses inver.

3. Keterlibatan Pemerintah Daerah
Dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menye-
butkan bahwa, permasalahan terkait kawasan hutan merupakan
Kewenangan Pemerintah Provinsi, hal ini juga ditekankan dalam
Perpres 88/2017 yang menyebutkan bahwa Pembentukan Tim
Inventarisasi berada di pemerintah provinsi sedangkan kawasan
hutan berada di wilayah kabupaten. Mengacu pada peraturan
tersebut segala kegiatan yang berkaitan dengan kawasan hutan
tentunya memerlukan peran aktif pemerintah kabupaten.

4. Pendampingan dan Pemetaan Partisipatif
Bahwasanya di dalam menyusun dokumen pengajuan penyelesaian
penguasaan tanah dalam kawasan hutan dibutuhkan beberapa
dokumen yang harus dilengkapi oleh masyarakat. Pendampingan

214