Page 157 - Land Reform dari Masa ke Masa
P. 157

138   Land Reform Dari Masa Ke Masa

                 Kesemua itu, seperti yang terjadi pada masa kolonial
            dahulu berujung pada proses paksa menciptakan orang-
            orang yang tidak lagi bekerja terikat pada tanah dan
            alam. Orang-orang ini pada gilirannya hidup hanya
            dengan  mengandalkan tenaga yang melekat pada
            dirinya saja, lalu menjadi para pekerja bebas. Sebagian
            mereka pergi dari tanah mereka di desa-desa ke kota-
            kota untuk mendapatkan pekerjaan. Namun hanya
            sebagian kecil saja yang bias terserap dalam dunia
            pekerjaan industrial. Selebihnya hidup dalam ekonomi
            informal, setengah penganggur, dan penganggur dalam
            kantung-kantung kemiskinan di kota-kota (Davis 2006).
                 Rakyat, tanah, kekayaan alam dan wilayah
            pedesaan saat ini akan terus dibentuk menjadi produsen
            bahan mentah bagi industri, dan bahan makan bagi
            kebanyakan orang-orang lainnya, termasuk mereka
            yang hidup di kota, dan reservoir tenaga kerja murah
            bagi proyek-proyek pembangunan di perkotaan.
            Perubahan agraria dan lingkungan yang drastis dan
            dramatis demikian inilah sesungguhnya yang ditantang
            secara sungguh-sungguh oleh banyak gerakan-gerakan
            rakyat pedesaan di seantero wilayah Nusantara,
            sebagaimana yang juga terjadi di berbagai negara
            paskakolonial lainnya (lihat Fauzi 2005a, 2005b).

            Lalu bagaimana?

                 Penulis merindukan upaya-upaya untuk
            menghadirkan Pancasila, konstitusi dan paham
            konstusionalisme yang sanggup memberi arah dan



             komodifikasi tanah dan sumber daya alam lain, finansialisasi
            yang dilakukan berbagai macam badan keuangan internasional
            dan nasional, pengelolaan dan proses manipulasi atas (?) krisis-
            krisis finansial, ekonomi, politik, sosial, bahkan bencana alam,
            dan redistribusi asset milik negara (Harvey 2005: 157-158).
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162