Page 124 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Menata Tanah Kota Batam ... 107

saat ini sedang diperjuangkan untuk terlepas dari Hak Pengelolaan
BP Batam. Rumpun Khasanah Warisan Batam (RKWB), Lembaga
Swadaya Masyarakat, sangat gigih memperjuangkan hal ini. Kepu-
tusan Walikota Batam yang menyatakan bahwa wilayah Kampung
Tua tidak direkomendasikan untuk diberikan Hak Pengelolaan
kepada Otorita Batam apabila dikaji bertentangan dengan Keputusan
Presiden Nomor 41 Tahun 1973 yang menetapkan seluruh areal Pulau
Batam diberikan Hak Pengelolaan kepada Otorita Batam. Oleh
karena itu masyarakat masih belum merasa nyaman karena wilayah
pemukimannya belum mempunyai kepastian hukum. Masyarakat
yang pernah menguasai Kampung Tua dan sekitarnya yaitu 39 titik
Kampung Tua di Kota Batam dan 98 titik Kampung Tua di sekitar
Batam melalui organisasi RKWB berkirim surat ke Presiden Joko
Widodo dengan suratnya Nomor 053/RKWB/IV/2015 tanggal 21 April
2015 yang isinya menuntut hal-hal sebagai berikut:
1) Menuntut Badan Pengusahaan Batam agar mengeluarkan 33 titik
Kampung Tua di Kota Batam dari Hak Pengelolaan BP Batam dan
menyerahkan penyelesaian kepada Pemerintah Kota Batam;
2) Menuntut agar legalitas dan sertipikasi 33 Kampung Tua sudah
selesai paling lambat 6 (enam) bukan setelah Hari Marwah II
Kampung Tua dilaksanakan;
3) Apabila kedua butir tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka
masyarakat 33 Kampung Tua menuntut BP Batam dibubarkan.
Atas surat dari masyarakat Kampung Tua yang diwakili oleh
Rumpun Khasanah Waris Melayu tersebut Presiden Joko Widodo
menanggapi melalui surat yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang
Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekreta-
riat Negara Nomor B.2593/Kemensetneg/D-3/DM.05/05/2015 tanggal
12 Mei 2015 yang intinya memerintahkan Gubernur Kepulauan Riau,
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kepulauan Riau,
dan Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk membuat kajian dalam
rangka penyelesaian.
Penelitian tentang permasalahan pertanahan di Kota Batam
telah dilaksanakan oleh Tim Peneliti STPN pada Tahun 2015. Pene-
litian tersebut menghasilkan kesimpulan, antara lain: