Page 119 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 119
102 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana
tentang Hak Tanah Ulayat,” Laporan Hasil Penelitian
(strategis) Dosen, STPN;
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional,
Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam
Kawasan Hutan, 2015.
Laksono, P.M. dkk., 2006, Pergulatan Identitas Dayak dan Indonesia:
belajar dari Tjilik Riwut, Yogyakarta: GalangPress;
Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D. dan Seymour, F. 2011
“Moratorium Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk
Memperbaiki Tata Kelola Hutan?” Working Paper 77.CIFOR,
Bogor, Indonesia;
Maunati, Yekti. 2004. Identitas Dayak Komudifikasi dan Politik
Kebudayaan: LkiS Yogyakarta;
Parlindungan, A.P. 1990. Berakhirnya Hak-hak Atas Tanah Menurut
Sistem UUPA, Bandung: Mandar Maju;
Rachman, Noer Fauzi dan Mia Siscawati, 2014, “Masyarakat Hukum
Adat Adalah Penyandang Hak, Subjek Hukum dan Pemilik
Wilayah Adatnya: Memahami secara kontekstual Putusan
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atas pekara nomor
35/PUU-X/2012. Suplemen Wacana no. 33, tahun XVI;
Tjilik Riwut, Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan,
Yogyakarta: NR Publishing, 2007.
Vollenhoven, Cornelis Van, 2013, Orang Indonesia dan tanahnya.
Yogyakarta: STPN Press, SAINS, Tanah Air Beta, dan Huma;
http://yandisangdebu.blogspot.co.id/2016/09/11-sungai-besar-di-
kalimantan-tengah.html, diakses tanggal 20 November 2016.
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22716/1988h
si.pdf?sequence=2&isAllowed=y, diakses tanggal 20 November
2016.