Page 115 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 115

98    IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

            dengan  BPKH),  yang  akhirnya  bersedia  ikut  ke  lapangan.  Agar
            pelaksanaan verifikasi lapangan tidak bolak-balik, maka sebelum ke
            lapangan  didahului  dengan  kesepakatan  lisan  oleh  BPKH
            menyangkut  hal-hal  teknis  seperti:  a)  metode  pemetaan  oleh  Tim
            dari pertanahan sudah disesuaikan dengan metode pemetaan pada
            BPKH, b) menggunakan peta dasar dari kehutanan, c) standar alat
            ukur  yang  digunakan,  d)  serta  penyajian  hasil  pemetaan  yang
            meliputi aspek kartografi, pewarnaan serta skala peta.  Disamping itu,
            pada  IP4T  tahun  2015  para  pihak  terlihat  antusias  utamanya
            penngarap,  pihak  RT,  kelurahan  serta  Pemerintah  Kota  maupun
            BPKH.

            D. Kesimpulan dan Rekomendasi
            Berdasarkan  uraian  hasil  kajian  yang  dibahas  sebelumnya,  dapat
            diringkaskan beberapa hal yaitu:
            1.  Berdasarkan peraturan perundang-undangan, penguasaan tanah
               pada  kawasan  hutan  oleh  masyarakat  menurut  adat-kebiasaan
               diakui,  namun  secara  teknis-operasional  pengadministrasian
               kepemilikan  bidang-bidang  tanah  (pengakuan  secara  formal)
               masih  terkendala  karena adanya  disharmoni  dalam  pengaturan
               peruntukan/pemanfaatan    tanah    antara   RTRW    Provinsi
               Kalimantan  Tengah  dengan  TGHK  (dan  SK  Menhut  No.  529
               Tahun 2012), serta adanya perbedaan persepsi penguasaan tanah
               antara masyarakat (penggarap) dengan otoritas kehutanan.
            2.  Hasil pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan berupa rekomendasi
               kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  agar
               penguasaan  tanah  masyarakat  dilepaskan  dari  kawasan  hutan
               merupakan langkah awal upaya perlindungan hukum oleh Peme-
               rintah.
               a.  Pelaksanaan IP4T pada kawasan hutan di Kalimantan Tengah
                  Tahun 2015 belum dapat diselesaikan secara tuntas karena dari
                  target  9.300 bidang pada 14 kabupaten/kota, sampai dengan
                  Agustus  2016  yang  terealisasi  sampai  dengan  pengiriman
                  rekomendasi  kepada  Kementerian  Lingkungan  Hidup  dan
                  Kehutanan  hanya  pelaksanaan  IP4T  di  Kota  Palangka  Raya
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120