Page 113 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

96 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

Berdasarkan Tabel 7 di atas, obyek IP4T di Kelurahan Sabaru
sebanyak 704 bidang (atau 483,300 hektar) yang sebagian besar yaitu
516 bidang (atau 309,400 hektar) merupakan penguasaan tanah oleh
penggarap selama kurun waktu lebih dari 20 tahun. Berbeda halnya
dengan kondisi di Kelurahan Kalampangan dari 296 bidang (atau
415,800 hektar) obyek IP4T sebagian besar yaitu 275 bidang (atau
410,300 hektar) merupakan penguasaan tanah oleh penggarap kurang
dari 20 tahun. Jika data penguasaan tanah pada kedua kelurahan
dimaksud digabungkan, perinciannya sebagaimana Tabel 8 berikut.

Tabel 8: Hasil Verifikasi Data IP4T Tahun 2015 di Kota Palangkaraya
diperinci berdasarkan Jenis Penguasaan Tanah
No Penguasaan Bidang Persentase Luas Persentase
Tanah (%) (Hektar) (%)
1 ≥ 20 tahun 537 53,32 312,900 34,14
2 < 20 tahun 463 45,98 586,200 63,97
3 Instansi 4 0,40 1,300 0,14
4 Kuburan 3 0,30 16,000 1,75
Jumlah 1.007 100 916,400 100
Sumber: Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, diolah, 2016

Berdasarkan pertimbangan Tim IP4T menyimpulkan bahwa
terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan IP4T seluas 916,400
46
hektar direkomendasikan diproses melalui dua cara yaitu melalui
penegasan/pengakuan hak dan melalui pemberian hak, dan hasilnya
diusulkan agar dapat ditindaklanjuti ke Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan untuk pelepasan kawasan hutan. Pertama,
permohonan dapat diteruskan melalui cara penegasan hak
direkomendasikan terhadap bidang-bidang tanah yang dikuasai oleh
penggarap (perorangan dan atau kelompok) lebih dari 20 tahun,
sejumlah 537 bidang dengan luas 312,900 hektar. Kedua, permohonan

46 Hasil kegiatan ini (IP4T, penulis) adalah rekomendasi dengan dilampirkan
Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah
(SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan
bukti-bukti penguasaan tanah lainnya (Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan
Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(IP4T) Dalam Kawasan Hutan, 2015, hal 3).