Page 109 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

92 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

penguasaan tanah serta tanda-tanda batas bidang tanah. Hasil rapat
dimaksud dituangkan dalam Berita Acara Persiapan Lapang IP4T
Nomor 01/BA-IP4T/400.10.62.71/I/2016 tanggal 21 Januari 2016.

(5) Verifikasi Lapangan
Verifikasi lapangan dilakukan tanggal 25 Januari 2016 oleh Tim IP4T
dari Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya bersama BPKH, Pemda,
Kehutanan, Camat dan Lurah. Dalam verifikasi lapangan ini,
pendanaan dilakukan oleh masing-masing Satker, kecuali kegiatan
45
penyuluhan yang didanai oleh Kantor Pertanahan . Dari BPKH
Wilayah XXI, saat verifikasi lapangan selain observasi juga sekaligus
melakukan pengecekan beberapa sampel dengan menggunakan alat
GPS (Global Positionning System). Dalam verifikasi dilakukan
pengecekan data subyek dan data obyek di lapangan yang hasilnya
dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Data IP4T di
Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalampangan Nomor 02/BA-
IP4T/400.10.62.71/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.
Saat verifikasi lapangan, selain dilakukan pemetaan menggu-
nakan GPS, juga dilakukan penelusuran riwayat penguasaan tanah
pada kawasan hutan. Hampir semua penguasaan bidang-bidang
tanah oleh pemohon, tidak ada dokumen (alas hak) tertulis
sebagaimana diatur pada Pasal 24 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997,
melainkan hanya didukung surat-surat pernyataan penguasaan dan
atau pembelian. Dilihat dari penguasaan tanahnya, permohonan
IP4T dapat dikategorikan yaitu:
(a) Penguasaan tanah secara kelompok; Misalnya Kelompok Tani
Perkebunan Kopi/Hortikultura Kereng Bengkirai sebanyak 20
orang.
(b) Penguasaan tanah secara perorangan.
(c) Penguasaan tanah untuk Tempat Pemakaman (Muslim, Kristen
dan Hindu Kaharingan).
(d) Sebenarnya tim menemukan juga permohonan dari PLN yang
dimanfaatkan untuk tower, namun karena pihak kehutanan
yaitu BPKH mengajukan keberatan (secara lisan) dengan

45 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal
15 September 2016.