Page 107 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 107
90 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana
hutan; (5) Surat Penyerahan/Ganti Rugi Sebidang Tanah (jika ada),
atau surat-surat pernyataan perolehan tanah lainnya.
Penyampaian berkas permohonan IP4T oleh Walikota kepada
Kapala Kantor pertanahan, dimaksudkan agar dapat dilakukan
verifikasi dan analisis, sehingga hasilnya dapat dilaporkan kepada
Walikota Palangka Raya melalui Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Umum Setda Kota Palangka Raya. Disini terlihat
adanya penambahan jalur birokrasi dan kerancuan penyelesaian
administrasi teknis pelaksanaan IP4T. Berkas permohonan diserah-
kan oleh Lurah kepada Walikota (peneliti menafsirkan dalam hal ini
Walikota sebagai Pembina Tim IP4T), baru kemudian berkas
disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
(peneliti menafsirkan Kepala Kantor Pertanahan sebagai Ketua Tim
IP4T). Demikian juga terlihat dari surat pengantar penyampaian
berkas permohonan bahwa hasil analisis dilaporkan kepada
Walikota, padahal berdasar hasil wawancara dengan Petugas pelak-
sana rekomendasi sebagai hasil verifikasi dan analisis IP4T disam-
paikan kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan
Tengah (selaku Ketua Tim IP4T Provinsi).
(2) Peninjauan lokasi
Selang dua hari setelah berkas permohonan IP4T diterima oleh
Kepala Kantor Pertanahan melalui Sekretariat Tim IP4T Kantor
pertanahan, dilakukan peninjauan lokasi tanggal 11 November 2015,
yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Nomor 08/BA-
IP4T/400.10.62.71/XI/2015. Dalam peninjauan lokasi diketahui bahwa
nama pemohon Yulianti, dkk, letak tanah di Jalan Mahir Mahar (Jalan
Negara Lintas Trans Kalimantan) Kelurahan Sabaru dan Kelurahan
Kalampangan, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya. Adapun
berkas yang dilampirkan oleh masing-masing pemohon adalah: (1)
Daftar permohonan IP4T kolektif yang diketahui oleh Lurah dan
Camat setempat; (2) Foto copy identitas pemohon berupa: KTP, Kar-
tu Keluarga, atau kartu identitas lain masing-masing pemohon; (3)
Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT; (4) Surat pernyataan
sudah memasang tanda batas bidang tanah; dan (5) Sket bidang
tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam kawasan hutan.
