Page 103 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 103

86    IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

               apalagi  pendanaannya  perlu  support  dari  Pemerintah  Kota
               Palangka Raya.
            b)  Pembentukan Sekretariat Tim oleh Walikota Palangka Raya, yang
               unsurnya hampir sama (instansi yang sama) dengan Tim IP4T.
               Menurut Petunjuk Pelaksanaan IP4T, Sekretariat Tim IP4T diben-
               tuk oleh Ketua Tim IP4T yang dalam pelaksanaan tugasnya diban-
               tu oleh Tenaga teknis data yuridis dan data fisik. Sekretariat Tim
               terdiri  dari:  a)  Unsur  Balai  Pemantapan  Kawasan  Hutan  pada
               Kabupaten/Kota.  b)  Unsur  Dinas/Badan  Kabupaten  yang  me-
               nangani urusan di Bidang Tata Ruang pada Kabupaten/Kota. c)
               Kepala  Seksi  Pengaturan  dan  Penataan  Pertanahan.  d)  Kepala
               Subseksi  di  lingkungan  Pengaturan  dan  Penataan  Pertanahan.
               Adanya 2 (dua) Sekretariat Tim ini, diduga akan berpotensi me-
               nambah panjangnya birokrasi dan dapat menimbulkan rancunya
               tugas  dan  fungsi  masing-masing  Sekretariat  Tim  dalam  opera-
               sional IP4T dimaksud.
            c)  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Walikota  Palangka  Raya  Nomor
               188.45/122/2015 tersebut, Sekretariat Tim bertugas membantu dari
               aspek hukum dan administrasi, yang dalam menjalankan tugasnya
               bertanggung jawab dan wajib melaporkan aktivitas harian secara
               lisan  dan  tulisan  kepada  Walikota  Palangka  Raya.  Sedangkan
               Sekretariat  Tim  IP4T  yang  dibentuk  oleh  Kepala  Kantor
               Pertanahan Palangka Raya mempunyai tugas yang sama dengan
               tugas Tim IP4T, yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung
               jawab  dan  menyerahkan  hasil  analisisnya  berupa  rekomendasi
               kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.

            3)  Pelaksanaan IP4T pada Kawasan Hutan Tahun 2015
            a)  Peserta
            Secara  teknis  proses  pemetaan  IP4T  memerlukan  waktu  lama,  se-
            mentara otoritas pertanahan ada batas waktu perencanaan kegiatan.
            Dengan pertimbangan adanya keterbatasan tersebut, maka pelaksa-
            naan IP4T di Kota Palangka Raya Tahun 2015 ditarget sejumlah 1.000
            bidang tanah, dengan lokasi di Kecamatan Sabangau yang meliputi 2
            (dua)  kelurahan  yaitu  Kelurahan  Sabaru  dan  Kelurahan  Kalam-
            pangan. Setelah dilakukan sosialisasi oleh Tim kepada masyarakat,
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108