Page 101 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 101

84    IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

            pendataan lapangan, d) melakukan analisa data fisik dan data yuridis,
            e)  membuat  rekomendasi  yang  dilampiri  dengan  peta  IP4T  non
            kadastral  dan  Surat  Pernyataan  Penguasaan  Fisik  Bidang  Tanah
            (SP2FBT) serta bukti-bukti penguasaan tanah dan; f) menyerahkan
            hasil analisis kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya.
            Dalam menjalankan tugasnya, Tim ini dibantu dari aspek hukum dan
            administrasi  oleh  Sekretariat  Tim  IP4T  yang  terdiri  dari:  a)  Ketua
            (Asisten  Pemerintahan  Sekretaris  Daerah  Kota  Palangka  Raya;  b)
            Wakil Ketua (Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Peme-
            rintahan  Desa    Kota  Palangka  Raya;  c)  Sekretaris  (Kepala  Bagian
            Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Palangka
            Raya; dan d) Anggota terdiri dari: Kepala Bagian Hukum Sekretariat
            Daerah  Kota  Palangka  Raya,  Kepala  Bidang  Fisik  pada  Badan
            Perencanaan  Pembangunan  Desa  Kota  Palangka Raya,  Kepala Sub
            Bagian  Perundang-undangan  pada  Bagian  Hukum  Sekretariat
            Daerah Kota Palangka Raya, Kepala Sub Bagian Pertanahan dan Batas
            Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat
            Daerah Kota Palangka Raya, dan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
            pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya.
                 Disamping  ada  Sekretariat  Tim  IP4T  berdasarkan  Keputusan
            Walikota  Palangka  Raya  tersebut  di  atas,  ternyata  Kepala  Kantor
            Pertanahan  Kota  Palangka  Raya  juga  membentuk  Sekretariat  Tim
            IP4T dalam Kawasan Hutan di Kota Palangka Raya pada tanggal 13
            April  2015,  Nomor  243.a.400.09.62.71/  IV/2015  yang  terdiri  dari:  a)
            Koordinator yaitu Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor
            Pertanahan Kota Palangka Raya, dan b) Anggota yang berasal dari
            instansi: 1) Balai Pemantapan Kawasan Hutan XXI Provinsi Kaliman-
            tan Tengah, 2) Bappeda Kota Palangka Raya, serta 3) Kasubsi Land-
            reform  dan  Konsolidasi  Tanah  Kantor  Pertanahan  Kota  Palangka
            Raya. Sekretariat Tim ini mempunyai tugas selama 6 (enam) bulan
            yaitu: a) menerima pendaftaran pemohon IP4T; b) melakukan verifi-
            kasi  permohonan,  c)  melakukan  pendataan  lapang,  d)  melakukan
            analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah, e) mener-
            bitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan peta
            IP4T non kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang
            Tanah (SP2FBT yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106