Page 97 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

80 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

Tim IP4T Kabupaten/Kota yang merupakan hasil analisis yaitu ana-
lisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di
dalam kawasan hutan. Terhadap rekomendasi tersebut, dilanjutkan
dengan analisa dan pembahasan oleh Tim IP4T Provinsi, yang
hasilnya menguatkan rekomendasi Tim IP4T Kota Palangka Raya.
Menurut peneliti, dilihat dari tahapan pelaksanaan IP4T,
kegiatan verifikasi dan pembahasan yang dilakukan oleh Tim IP4T
Provinsi ini berarti menambah panjang jalur birokrasi, namun dari
sisi substansi dapat berfungsi untuk menghasilkan rekomendasi yang
lebih baik dan komprehensif. Disamping itu, perlu juga diperhatikan
masalah ketatalaksanaan IP4T, utamanya penyerahan hasil berupa
rekomendasi dari Tim IP4T Provinsi. Berdasarkan diktum KEEMPAT
Keputusan Gubernur tersebut, dinyatakan bawa: “Dalam melaksa-
nakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU
bertanggungjawab kepada Gubernur Kalimantan Tengah”, namun
kenyataannya rekomendasi hasil pembahasan Tim ini diserahkan
kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah
untuk diteruskan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan.

b. Kegiatan IP4T pada Kawasan Hutan di Kota Palangka Raya
Tahun 2015
1) Penetapan Lokasi IP4T pada Kawasan Hutan
Berdasarkan hasil observasi peneliti, lokasi IP4T pada kawasan hutan
Tahun 2015 di Kota Palangka Raya merupakan hamparan wilayah
rawa (tanah kosong atau terbuka, tumbuhan rumput), tanah berpasir
dengan medan datar, berada di pinggir Sungai Sabangau serta dekat

Provinsi atau Kabupaten /Kota; 2) Melakukan verifikasi permohonan; 3) Menso-
sialisasikan kegiatan IP4T pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan
kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa; 4) Melaksa-
nakan pendataan lapangan; 5) Melakukan analisa data yuridis dan data fisik
bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan; 6) Menerbitkan hasil
analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan
Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani
oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah
lainnya; 7) Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada point 6
kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota.