Page 92 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang
P. 92

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ...     75

            secara bersama oleh komunitas adat (disebut Binua) serta penguasa-
            an  tanah  secara  individu  termasuk  keluarga  (disebut  perwa-
            tasan/ayungku).  Penguasaan  tanah  secara de  facto  dengan  bukti
                          31
            tanam tumbuh , diawali dengan pencarian lokasi melalui suatu ritual
            adat, pembukaan hutan primer dan pemanfaatan secara tradisional
            sehingga muncul hak milik adat atas tanah, diakui dan dilindungi
                       32
            secara  adat .  Pencarian  calon  lokasi  garapan  melalui  ritual  adat,
            memunculkan penguasaan tanah secara adat, merupakan titik awal
            mulai  adanya  kewajiban  hubungan  antara  tanah  dengan  orang
            (penggarap), baru pada tahap berikutnya muncul hak. Keberadaan
            tanah  dan  hutan  merupakan  bagian  penting  dari  identitas
            masyarakat  Dayak,  tercermin  pada  pola  pemanfaatan  tanah  selain
            sebagai  sumberdaya  ekonomi  (memenuhi  kebutuhan  hidup)  juga
            merupakan  basis  kegiatan  budaya,  sosial,  politik  dan  spiritual,
            dimanfaatkan secara langsung (alami) dan atau melalui pengolahan
            tanah . Pola  pemanfaatan  dan  penguasaan  tanah  tersebut  diakui
                  33
            dalam  konteks  lokal,  tetapi  tidak  secara  hukum  formal.  Menurut
            Lurah  Sabaru:  “Warga  sulit  untuk  mendapat  jaminan  hukum  atas
            penguasaan  tanah,  meskipun  secara  lokal  terdapat  pengakuan
            pemanfaatan  ini.  Lemahnya  jaminan  hukum  karena  tanpa  status
            tanah formal penguasaan tanah ini berarti pula mempunyai posisi
            yang  lemah  manakala  tanah  diperlukan  untuk  proyek  (pem-
            bangunan,  penulis).  Warga  disini  (di  Sabaru,  penulis)  jarang  yang
            mempunyai sertipikat. Permohonan sertipikat harus membayar biaya
            mahal dan waktu lama, sehingga praktis warga merasa enggan untuk
            mengurus sertipikat. Waktu lama karena harus mengurus APL dulu”.



               31   Menurut  Dina  Megawati  (Lurah  Sabaru) dan  Mathius  (Sekretaris  Lurah
            Sabaru)  diketahui  bahwa  sejak  adanya  (dibukanya)  trans  jalan  Kalimantan
            Tengah yang melewati wilayah Kecamatan Sabangau sekitar Tahun 1980 sampai
            dengan  saat  ini,  selama  masyarakat  menggarap  tanah,  tidak  pernah
            dipermasalahkan. Sebagai ciri menggarap tanah (adat) yaitu terdapat sandung,
            kebun durian, karet, kelapa, dan sebagainya sebagai bukti tanam tumbuh, serta
            beberapa penggarapan dimaksud didukung dengan surat garap yang diketahui
            oleh Kepala Desa Kereng Bingkirae. Wawancara tanggal 16 September 2016 di
            Kantor Kelurahan Sabaru.
               32   Wawancara  dengan  Ibu  Dina  Megawati,  Lurah  Sabaru,  tanggal  16
            September 2016.
               33  Guntur, dkk, Op.Cit. hal. 219-220.
   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97