Page 90 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 73

memperlihatkan bahwa warga setempat mengetahui dan mengakui
tanah-tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat,
namun di sisi lain terdapat kendala pengakuan secara hukum oleh
otoritas pertanahan karena ada klaim otoritas kehutanan.
Pengaturan hubungan-hubungan hukum dilakukan melalui
lembaga pemberian dan atau penetapan hak-hak atas tanah jelas
merupakan wewenang Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah
(saat ini pengemban wewenang tersebut adalah Kementerian
ATR/BPN). Terhadap pemberian dan atau penetapan hak-hak atas
tanah termasuk dalam setiap penyelesaian masalah pertanahan
tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk pemberian jaminan
kepastian hukum bagi pemegang haknya. Untuk dapat diberikan
jaminan kepastian hukum dan legitimasi dari Negara, maka setiap
penguasaan dan pemanfaatan atas tanah harus didasarkan pada
hukum, yang secara yuridis-teknis dengan melaksanakan pendaf-
taran tanah. Pemberian jaminan kepastian hukum melalui pendaf-
taran tanah yang bersifat rechtskadaster sebagaimana amanat UUPA,
termasuk terhadap penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat
pada kawasan hutan (-yang diklaim oleh otoritas kehutanan sebagai
kawasan hutan-), merupakan salah satu tujuan pokok UUPA sudah
29
tidak bisa ditawar lagi. Pasal 19 UUPA , telah dengan tegas menga-
manatkan kepada Pemerintah agar di seluruh wilayah Indonesia
dilaksanakan pendaftaran tanah, dengan tujuan untuk mencapai
kepastian hukum. Dengan terdaftarnya hak-hak atas tanah akan
tercipta jaminan kepastian hukum bagi subyek hak dalam kepemi-
likan dan penggunaan tanahnya.
30
Sebagai dasar pengakuan penguasaan dan pemilikan tanah
secara formal (de jure) melalui pendaftaran ini umum terjadi di dunia

29 Pasal 19 ayat (1) UUPA menentukan bahwa: “Untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan
Pemerintah”.
30 Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun
1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia
Atas Tanah ditentukan bahwa:
(1) Mengenai hak-hak yang tidak ada atau tidak ada lagi tanda buktinya, sebagai
yang dimaksudkan dalam Pasal 2 dan 3, maka atas permohonan yang
berkepentingan diberikan pengakuan hak, atas dasar hasil pemeriksanaan