Page 95 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

78 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

dukungan partisipasi aktif dari masyarakat setempat. Secara teknis
operasional proses pemetaan penguasaan tanah dalam wilayah desa
di lapangan memerlukan waktu lama, sementara otoritas pertanahan
sebagai inisiator kegiatan terkendala batas waktu perencanaan dan
pembahasan. Untuk itulah, pada Tahun 2015 otoritas pertanahan di
lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan IP4T dengan
target sebanyak 9.300 bidang dengan lokasi yang tersebar pada 13
kabupaten dan 1 kota (lihat Tabel 3, Lampiran 1). Dari target dimak-
sud per bulan Agustus 2016 baru terealisasi sampai tahap kegiatan
akhir 1.000 bidang (10,75 %) yaitu di Kota Palangka Raya, sedang
target pada kabupaten lainnya baru mencapai tahap penyuluhan,
pengumpulan data di lapangan atau tahap pengolahan data.
36
Tahun 2016 jumlah target meningkat menjadi 12.500 bidang
yang tersebar di 10 kabupaten/kota, serta difokuskan IP4T hanya
37
pada kawasan non-hutan, dengan alasan menunggu Perpres. Berda-
sarkan target lokasi, IP4T di Kalimantan Tengah Tahun 2015 awalnya
bidang-bidang tanah pada non-kawasan, namun kemudian berubah
menjadi bidang-bidang tanah pada kawasan hutan. Berdasarkan
Tabel 3, dapat diketahui bahwa pelaksanaan IP4T pada kawasan
hutan Tahun 2015 belum selesai secara tuntas sampai akhir tahun
anggaran 2015, bahkan sampai dengan Agustus 2016 target belum
terselesaiakan. Hingga bulan Agustus 2016, dari target IP4T sebanyak
9.300 bidang pada 14 kabupaten/kota (29 desa/kelurahan) hanya
terealisasi pelaksanaan kegiatan fisiknya sebanyak 6989 bidang (atau
75 %). Realisasi pelaksanaan kegiatan fisiknya 100 % terdapat pada 7
kabupaten/kota, serta tidak melaksanakan kegiatan (realisasi fisiknya
0 %) sebanyak 3 kabupaten yaitu Pulang Pisau, Katingan dan
Sukamara.
Dilihat dari tahapan penyelesaian IP4T (lihat kolom 5 Tabel 3,
Lampiran 1), dapat dikelompokkan menjadi: a) Telah melaksanakan
IP4T hingga sampai dibahas oleh Tim IP4T Provinsi hanya 5
kabupaten/kota. Dari lima kabupaten/kota tersebut per-bulan

36 Wawancara dengan Dana Dilaya, Kepala Seksi Landreform pada Kantor
Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal 14 September 2016.
37 Wawancara dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, tanggal
15 September 2016.