Page 96 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 79

Agustus 2016, hanya pelaksanaan IP4T di Kota Palangka Raya (1.007
bidang atau 10,83 %) yang realisasi kegiatan fisiknya selesai sampai
pada tahap akhir yaitu menyerahkan Rekomendasi Hasil Pemba-
hasan Tim IP4T Provinsi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provin-
si Kalimantan Tengah untuk diteruskan usulan pelepasan kawasan
hutan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Cq.
38
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan . b) Penyelesaian pelak-
sanaan IP4T sampai pada tahap pengolahan data dan analisis IP4T
terdapat 6 kabupaten yaitu: Kabupaten Barito Utara, Kabupaten
Barito Timur, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, Kabu-
paten Seruyan, dan Kabupaten Lamandau; c) Penyelesaian sampai
pada tahap penyuluhan yaitu Kabupaten Katingan; dan d) Tidak
melaksanakan terdapat 2 kabupaten yaitu: Kabupaten Pulang Pisau
dan Kabupaten Sukamara.
Berdasarkan tahapan kegiatan IP4T tersebut, juga diketahui
bahwa walaupun pelaksanaan IP4T berada pada kawasan hutan yang
terletak hanya dalam satu kabupaten/kota (tidak lintas kabupa-
39
ten/kota) tetap menjadi tugas Tim IP4T Provinsi untuk melakukan
kajian dan verifikasi data, dengan harapan rekomendasi yang diha-
silkan menjadi lebih sempurna. Tim IP4T Kawasan Hutan dibentuk
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor
188.44/264/2015, yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekre-
taris dan Anggota. Sedangkan Pembentukan Sekretariat Tim IP4T
dalam kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor
Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12/KEP-
400.14.62/V/2015 terdiri dari Ketua, Sekretariat, Sekretaris, dan
40
Anggota. Salah satu tugas Tim adalah menerima rekomendasi dari

38 Wawancara dengan Kabid PPP Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah,
14 September 2016.
39 Dalam rangka penyelesaian hak ulayat dan penguasaan tanah yang berada
di dalam kawasan hutan yang terletak pada lintas kabupaten/kota Gubernur
membentuk Tim IP4T, melalui Surat Keputusan Gubernur sebagaimana amanat
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan,
Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN (sekarang Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala BPN) Nomor 79/2014, Nomor PB3/Menhut-II/2014, Nomor
17/PRT/ M/2014, Nomor 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian
Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.
40 Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T Dalam Kawasan Hutan,
Tugas Tim IP4T: 1) Menerima pendaftaran permohonan IP4T dari Pemerintah