Page 94 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 77

a. Pelaksanaan IP4T di Kalimantan Tengah dan
Permasalahannya
Kegiatan pemetaan IP4T merupakan salah satu bentuk hadirnya
negara dalam mengakui hak-hak atas tanah terkait ruang hidup
masyarakat. Idealnya proses identifikasi atau pemetaan penguasaan
tanah lebih optimal jika dilakukan bidang demi bidang tanah (dari
unit ekonomi terkecil yaitu setiap rumah tangga) pada seluruh desa
secara penuh (mirip desa lengkap pada PP 10 Tahun 1961). Selanjut-
nya, peta penguasaan bidang-bidang tanah per-desa ini dioverlaykan
dengan peta desa tetangga untuk menjadi peta kecamatan. Proses
yang sama di kecamatan sehingga memunculkan peta penguasaan
tanah tingkat kabupaten. Dengan pemetaan dimaksud diharapkan
diketahui batas-batas penguasaan bidang-bidang tanah jelas, sesuai
kondisi di lapangan, dan diakui secara resmi baik oleh pemerintah
dan masyarakat diperlukan oleh semua pihak. Hasil pemetaan dapat
dijadikan dasar untuk mengurangi konflik pertanahan dan bagi
masyarakat, pengakuan secara formal (dan dilegalisir melalui
kegiatan pendaftaran tanah) hasil pemetaan dalam kaidah-kaidah
hukum tertulis mengenai kepemilikan tanah oleh masyarakat lokal.
Hal ini harus dilakukan untuk menjamin agar kepentingan masyara-
kat dalam memanfaatkan tanah pada kawasan hutan tidak dikesam-
pingkan, tetapi terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah
baik dalam RTRWP dan/atau pengelolaan kawasan hutan. Dengan
demikian, proses pembangunan dapat berjalan seimbang, adil dan
untuk kepentingan rakyat banyak, terutama masyarakat setempat.
Pemetaan IP4T memerlukan waktu dan biaya serta potensi
35
konflik terbuka, terlebih jika terdapat potensi sumberdaya alam.
Proses pemetaan penguasaan tanah ini dilakukan oleh Tim dengan

35 Sektor kehutanan memiliki bagian yang banyak didalamnya diantaranya
adalah sektor minerba dan hunian masyarakat, sehingga berpotensi
menimbulkan beberapa masalah. Kenyataannya bahwa sudah banyak terjadi alih
fungsi lahan berada dalam kawasan hutan, seperti pemukiman, perkebunan,
tegalan dan lain sebagainya. Apalagi beberapa masyarakat sudah menguasai
tanah dalam kawasan hutan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan,
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Kawasan Hutan,
2015, hal 1).