Page 93 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

76 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

Masyarakat lokal berpegang pada kondisi de facto sementara
otoritas kehutanan berpegang pada kondisi de jure. Kenyataan-
kenyataan seperti ini memunculkan pemikiran mengenai perlunya
pengakuan pemanfaatan dan penguasaan tanah masyarakat lokal
dalam perencanaan formal pemerintah. Keberadaan penguasaan
tanah pola tradisional harus dihargai. Penghargaan ini akan mengun-
dang simpati yang seimbang dari masyarakat setempat, sehingga
terjadi sinergi positif yang menguntungkan semua pihak. Menurut
Pasal 4 UU No. 41 Tahun 1999, semua hutan di dalam wilayah Repub-
lik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya
dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Selanjutnya Pasal 67 ayat (1) b menyatakan: “Masyarakat (sebagai ma-
syarakat adat) mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hu-
tan“. Hak tersebut berupa ijin usaha, baik secara perorangan maupun
sebagai koperasi. Tetapi proses perijinan itu memerlukan prosedur
birokrasi yang rumit dan melelahkan untuk warga desa yang tidak
terbiasa berurusan dengan sistem administrasi pemerintahan. Hal ini
merupakan kendala bagi warga desa yang tidak mempunyai modal
dan akses informasi yang terbatas. Kondisi ini membatasi peluang
memiliki hak penguasaan tanah bagi masyarakat lokal.
Pengakuan hak penguasaan tanah penduduk lokal menjadi
semakin penting sehubungan semakin giatnya proses pembangunan.
Pemerintah daerah secara aktif berupaya mengundang investasi dan
memanfaatkan tanah secara ekstensifikasi. Hal ini tertuang dalam
Rencana Strategis (Renstra) Kota Palangka Raya di bidang ekonomi,
34
khususnya sektor pertanian yakni memperluas (ekstensifikasi)
tanah pertanian dan mengusahakan pemanfaatan optimal (inten-
sifikasi) untuk tanah pertanian yang belum diusahakan terutama
pada kawasan dengan irigasi teknis secara produktif serta memper-
tahankan tanah pertanian produktif dari kegiatan investasi lain. Di
bidang industri dan perdagangan, rencana strategis Kota Palangka
Raya adalah meningkatkan arus dan volume investasi.

34 Pada Bab III LAKIP 2013, ternyata pertumbuhan perekonomian Kalimantan
Tengah triwulan III - 2013 terhadap triwulan II - 2013 secara siklikal mengalami
pertumbuhan sebesar 4,98 %. Sektor paling tinggi pertumbuhannya adalah
sektor Pertanian (9,73%) dan terendah pada sektor Industri Pengolahan (0,84%).