Page 88 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 71

perahu kecil dan berjalan sejauh 2 km, dengan lama perjalanan 2-3
jam. Tahun 1988, saat Henry Singarasa melakukan penelitian,
diketahui bahwa penduduk yang pertama kali tinggal di desa ini
dimulai tahun 1969 dan menetap, dipimpin Ayub Tiung (Singarasa
1988; 25), diikuti oleh tiga keluarga, serta tahun 1972 bertambah
menjadi 7 keluarga, dengan penduduk berjumlah 22 orang. Tahun
1972 ini pula, pada wilayah ini ditetapkan sebagai tempat resettlemen
penduduk sejumlah 100 keluarga. Dengan demikian, Kereng Beng-
kirai merupakan sebuah desa yang terbentuk dari adanya program
26
pemukiman kembali yang digagas pemerintah (resettlement).
Maka, yang ditambahkan untuk mencapai target tersebut hanya
tinggal 97 keluarga. Program “pemindahan” penduduk ini cukup
signifikan mengubah kebiasaan lama masyarakat Ngaju yang asalnya
melakukan perladangan berpindah, istilah waktu itu, untuk menjadi
peladang menetap. Pola bertani dan menjalankan beragam “pem-
bangunan” desa. Hampir bersamaan dengan penetapan resettlemen,
pada wilayah ini dikeluarkan hak pengelolaan hutan (HPH) kepada
27
perusahaan-perusahaan. Penetapan wilayah HPH, berdampingan
dengan upaya pemukiman kembali penduduk pada dasarnya meru-
pakan upaya untuk “mengatur” masyarakat Dayak Ngaju agar lebih
mudah diatur serta disatukan dalam satu enclave tersendiri yang
berimplikasi pada penguasan tanah masyarakat Dayak Ngaju menjadi
terbatas.
Menariknya kemudian, saat Program IP4T Tahun 2015 dilakukan
oleh otoritas pertanahan, mendapat antusias dari warga, namun yang
mengajukan permohonan bukan dari masyarakat Dayak Ngaju yang
pada tahun 70-an mendiami wilayah ini paling awal. Justru para
pemilik baru yang banyak yang mengajukan proses IP4T. Hal ini
tentu menjadi catatan penting bahwa proses perubahan kepemilikan
tanah di wilayah ini dipengaruhi oleh masuknya beragam kebijakan
dari “atas”. Beberapa kebijakan yang menjadi dasar dari perubahan-
perubahan yang tersebut dapat disimak pada Tabel 2 berikut ini:

26 Henry Singarasa, “Pemukiman kembali penduduk di Desa Kereng
Bangkirai Propinsi Kalimantan Tengah” Tesis pascasarjana Institut Pertanian
Bogor tidak diterbitkan, Bogor: Fakultas Ekologi Manusia, 1988. Lihat:
http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/22716/1988hsi.pdf?s
equence=2&isAllowed=y, diakses tanggal 20 November 2016.
27 Wawancara dengan Edy, 17 September 2016.