Page 84 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 67

kehutanan. Jika pada wilayah kawasan hutan akan dimanfaatkan oleh
pihak lain guna melaksanakan usaha maka harus memperoleh ijin
21
‘pinjam-pakai’ dari otoritas kehutanan , karena terhadap wilayah
yang diklaim sebagai kawasan hutan (hutan negara) merupakan
kewenangan (tata kuasa) otoritas kehutanan.
Disamping itu, juga perlu dicermati yaitu Perda No. 5 Tahun 2015
mengalokasikan kawasan hutan yaitu 82,01%, diduga penyusunannya
mengacu SK Permenhut No. 529/2012 dengan luas kawasan hutannya
yaitu 82,47%, serta tidak konsisten mengacu pada Perda sebelumnya
(Perda No. 5 Tahun 1993 dan Perda No. 8 Tahun 2003). Seharusnya
Perda No. 5 Tahun 2015 merupakan penyempurnaan Perda
sebelumnya, tetapi kawasan hutan malah bertambah dan kawasan
non hutan berkurang (15,56%). Jika ini tetap dipertahankan banyak
perijinan, kawasan transmigrasi, tanah permukiman (desa) atau
perkantoran berada pada kawasan hutan. Menurut Artaban (Ketua
Komisi D PRD Kalimantan Tengah): “Ternyata Perda 5 tahun 1993
dan Perda 8 tahun 2003 itu tetap tidak mau diakomodir oleh
pemerintah pusat, karena ini bukan produk undang-undang, karena
tidak pernah mendapat persetujuan dari pemerintah pusat,
walaupun Perda ini sudah disahkan oleh provinsi”. Perda sebelumnya
dianggap tidak sesuai dengan SK Menhut 529 Tahun 2012. Perda
ternyata dapat dikesampingkan oleh suatu keputusan menteri? Jelas
terindikasi, carut marutnya pengaturan ruang hidup masyarakat
dalam kawasan hutan.

21 Menurut UU 41 Tahun 1999 Pasal 4, semua hutan di dalam wilayah RI
termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara
untuk sebesar besar kemakmuran rakyat. Masyarakat (sebagai masyarakat adat)
mempunyai hak untuk memanfaatkan kawasan hutan tersebut (UU 41 pasal 67
(1) b). Hak tersebut berupa ijin usaha, secara perorangan atau koperasi. Menurut
Murdiyarso, D., Dewi, S., Lawrence, D. dan Seymour, F. 2011, dalam Moratorium
Hutan Indonesia: Batu Loncatan untuk Memperbaiki Tata Kelola Hutan?
Working Paper 77. CIFOR, Bogor, diketahui bahwa sejak 2008 terdapat 39 buah
izin pinjam-pakai telah diterbitkan untuk pertambangan di Kalimantan Tengah.
Sebagian besar izin diterbitkan pada tahun 2010, tetapi tujuh di antaranya
diterbitkan pada tahun 2011 sebelum Inpres No. 10 Tahun 2011 diundangkan.
Secara keseluruhan, izin ini mencakup lahan seluas 161.502 Ha, dan seluas 8.895
Ha diantaranya dialokasikan untuk pertambangan pada tahun 2011.