Page 82 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 65

Rencana struktur tata ruang merupakan alat efektif untuk
memandu kegiatan-kegiatan pembangunan bagi pemerintah daerah.
Agar menjadi lebih applicable dan sesuai kebutuhan, penataan
struktur tata ruang wilayah haruslah sesuai dengan potensi dan fakta
penggunaan tanah yang dilakukan oleh masyarakat. Kegagalan
rencana tata ruang selama ini adalah karena penyusunannya yang
kurang bahkan cenderung tidak mempertimbangkan secara serius
kenyataan pola tata guna tanah yang berkembang secara tradisional
di masyarakat. Rencana tata ruang yang disusun pemerintah
cenderung tidak merefleksikan kondisi dan kebutuhan masyarakat
lokal, sehingga aplikasinya berbenturan dengan realitas di lapangan.
Hal ini menjadi penghambat proses pembangunan karena terjadi
benturan kepentingan baik antara masyarakat, pemerintah dan
pengusaha sehubungan tata guna tanah. Demikian juga Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai bagian dari
upaya penyelenggaraan penataan ruang yang kewenangan
pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah merupakan arahan pemanfaatan ruang yang dilaksanakan
oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan/atau dunia usaha dengan
berpedoman pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan. Seandainya kepentingan semua pihak dapat
dipetakan secara adil dan transparan dan dituangkan dalam tata
ruang, kemungkinan konflik dalam pemanfaatan tanah dapat
dicegah. Hanya saja, sebelum Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah berhasil membuat RTRW sebagaimana amanat UUPA serta
UU Penataan Ruang, jauh sebelumnya terdapat pengaturan ruang
secara sektoral dalam bentuk TGHK berdasarkan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal
Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.
Persoalan mendasar di Kalimatan Tengah dalam rangka
pemulihan hak masyarakat adat adalah sulitnya pengajuan pelepasan
kawasan hutan yang diklaim oleh negara sejak tahun 1982.
Perubahan-perubahan peraturan daerah turut pula menjadi kendala.

dan penyelesaian masalah tanah kosong; h) pemberian ijin membuka tanah; i)
perencanaan penggunaan tanah wilayah Kabupaten/Kota.