Page 80 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 63

yang tidak dapat dibuktikan eigendom (pemilik), maka tanah
tersebut adalah milik negara. Melalui domein verklaring ini,
keberadaan masyarakat yang tinggal di hutan adat dianggap tidak
ada. Negara melakukan klaim atas wilayah hutan adat sebagai milik
negara (Rachman dan Siscawati, 2014). Mereka yang sudah hidup
menetap, menguasai dan memanfaatkan hutan adat, lalu tiba-tiba
saja tanah mereka “diklaim” sebagai hutan negara, dan narasi yang
kemudian dimunculkan oleh negara terhadap masyarakat hukum
adat adalah bahwa mereka dianggap sebagai “perambah” hutan.
Beberapa klaim mengenai domein verklaring antara lain menetapkan
kawasan hutan masyarakat adat sebagai hutan lindung, hutan
konservasi, hingga taman nasional yang pada akhirnya mengekslusi
para pemilik tanah-airnya itu secara sistemik. Kondisi ini
berlangsung puluhan tahun, dan bahkan pasca kolonial nasib
masyarakat tidak berubah. Penyataan ini kemudian menyebabkan
tanah-tanah ulayat masyarakat adat hilang, serta melanggar hak
masyarakat adat selama setengah abad (Vollenhoven, 2013: 96), dan
jika dihitung hingga hari ini, pelanggaran itu telah mencapai satu
abad lebih. Masyarakat adat yang hidup di hutan mengalami beragam
kekerasan dari masa ke masa. Pelanggaran yang sudah mereka alami,
dalam kerangka HAM, pada masa lalu tentunya tidak dapat
terungkap bila cerita-cerita yang mereka alami itu tidak muncul
dalam ruang-ruang perebutan wacana penguasaan paska kolonial
(masa kini). Posisi dilematis perundang-undangan pasca kolonial
turut mempengaruhi bagaimana ruang hidup masyarakat adat,
sehingga hak-hak masyarakat hukum adat tidak memiliki perubahan
yang berarti meskipun Indonesia telah merdeka.
Secara umum terdapat 2 fungsi ruang yaitu sebagai kawasan
lindung dan kawasan budidaya. Bentuk pengaturan pemanfaatan
18
ruang dengan fungsi perlindungan (kawasan lindung) seperti upaya

18 Menurut Ayat 2 dan 3 Pasal 1 UU 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang,
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik
direncanakan maupun tidak. Sedangkan rencana tata ruang adalah hasil
perencanaan tata ruang. Pasal 20 menyatakan bahwa penataan ruang berda-
sarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya.
Berdasarkan aspek administratif, penataan ruang meliputi ruang wilayah Nasio-
nal, wilayah Propinsi Daerah Tingkat I, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya