Page 75 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

58 IGN Guntur, Arief Syaifullah, Anna Mariana

1. Bagaimanakah kebijakan Pemda Kalteng dalam mengatur tata
ruang terkait adanya klaim otoritas kehutanan selama ini?
2. Bagaimanakah realisasi kebijakan pengakuan penguasaan tanah
pada kawasan hutan masyarakat adat (Dayak) berdasar Perber 4
Menteri dan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 9 Tahun
2015?
Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dinamika revisi
proporsi kawasan hutan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kaliman-
tan Tengah yang secara bertahap mengurangi proporsi luas kawasan
hutan melalui penataan ruang, serta untuk mengetahui tindaklanjut
pelaksanaan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah masyarakat
adat Dayak oleh otoritas pertanahan. Dengan adanya penelitian ini,
diharapkan bermanfaat untuk memberikan pengayaan studi di
bidang pengakuan hukum terhadap tanah adat pada kawasan hutan,
serta untuk rekomendasi bentuk terbaik pengakuan dan perlin-
dungan hukum penguasaan atas tanah masyarakat adat di kawasan
hutan serta proses pendaftaran haknya oleh otoritas pertanahan.

B. Carut Marut Pengaturan (Tata) Ruang di Kalimantan
Tengah
Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah mengalami proses
penghilangan hak (kuasa) atas wilayahnya, sejak klaim negara
melalui TGHK 1982. Klaim negara dalam TGHK meyebutkan bahwa
luas kawasan hutan di Kalimantan Tengah mencapai lebih dari 90%.
Terhadap kondisi tersebut, secara sporadis masyarakat adat mulai
menggugat. Tahun 2012, merupakan tahun yang bersejarah bagi
Masyarakat Hukum Adat karena adanya putusan Mahkamah Konsti-
tusi (MK) No. 35 mengenai hutan adat adalah bukan hutan negara.
Hutan adat merupakan hutan masyarakat hukum adat. Putusan MK
35 ini menjadi terobosan penting karena negara kemudian “meralat”
kekeliruan selama ini yaitu klaim sepihak dengan melakukan
pengukuhan wilayah masyarakat adat menjadi kawasan hutan
negara.
Ada banyak upaya proses pemulihan hak masyarakat adat pasca
Putusan MK 35 ini, meski sangat lamban. Tahun 2014, diseleng-
garakan inkuiri nasional Komnas HAM tentang hak masyarakat adat