Page 74 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 57

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 dan ditindaklan-
juti dengan Peraturan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Men-
teri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala BPN
(sekarang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) Nomor
79/2014, Nomor PB3/Menhut-II/2014, No. 17/PRT/M/2014, No.
8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah
yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya disebut Perber 4
Menteri), serta pengakuan hak ulayat (yang dipersamakan dengan
12
hak komunal ) dilakukan melalui Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum
Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Terbuka
13
pendaftaran tanah hutan adat melalui Perber 4 Menteri. Peraturan
bersama ini merupakan kesempatan baru terhadap pengakuan dan
pendaftaran penguasaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat
(perorangan maupun komunal) di dalam kawasan hutan. Kebijakan
ini merupakan langkah maju, sebab memungkinkan pendaftaran hak
atas tanah (privat dan adat) di wilayah kehutanan yang semula
dipahami sebagai hutan negara.
Berdasarkan uraian di atas, diketahui bahwa tanah milik indivi-
du dan komunal masyarakat Dayak pada kawasan hutan di Kaliman-
tan Tengah diakui, namun secara teknis-operasional pengakuan
hukum terhadap penguasaan tanah oleh otoritas pertanahan yang
diawali dengan Program IP4T pada kawasan hutan Tahun 2015.
Persoalan mendasar di Kalimatan Tengah dalam rangka pemulihan
hak masyarakat adat adalah sulitnya pengajuan pelepasan kawasan
hutan yang diklaim oleh negara melalui TGHK 1982, serta perubahan-
perubahan peraturan daerah turut pula menjadi kendala. Untuk itu,
penting dilakukan penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal
sebagai berikut:

12 Berdasarkan Pasal 1 angka 1 peraturan ini, yang dimaksud dengan hak
komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah suatu masyarakat
hukum adat atau hak bersama atas tanah yang diberikan kepada masyarakat
yang berada pada kawasan hutan atau perkebunan.
13 Guntur, I Gusti Nyoman, Dyah Ayu Widowati, dan Ahmad Nashih Luthfi,
2014, Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Penguasaan Masyarakat Adat di
Kawasan Hutan Adat, Laporan Penelitian Sistematis, STPN, Yogyakarta.