Page 70 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Pengakuan Hukum terhadap Penguasaan Tanah ... 53

dan 2009, terdapat 31.957 desa yang teridentifikasi berada di sekitar
dan dalam kawasan hutan masih menunggu proses kejelasan status.
Ini mengindikasikan, terdapat masalah klaim penguasaan (penun-
3
jukan) hutan secara sepihak oleh negara (otoritas Kehutanan) pada
tanah-tanah yang semula dikuasai komunitas lokal secara individu
atau komunal.
Hal menarik selanjutnya adalah bahwa proporsi kawasan hutan
di Kalimantan Tengah terus berubah dari waktu ke waktu.
Kecenderungan penurunan proporsi kawasan hutan, dan sebaliknya
proporsi kawasan non-hutan menjadi semakin besar, dapat ditafsir-
kan karena secara bertahap terjadi pelepasan penguasaan dan
pemanfaatan tanah kepada perusahaan, masyarakat atau Pemerintah
Daerah mendasarkan pada fakta lapangan bahwa sebenarnya sejak
berdirinya provinsi ini, kawasan non hutan bukan hanya 0,52%,
namun lebih dari itu (menyesuaikan dengan penggunaan tanah
eksisting). Hal ini mengindikasikan telah terjadi kekeliruan otoritas
kehutanan dalam penunjukan kawasan hutan melalui TGHK 1982.
Sampai saat ini belum ada pencabutan TGHK 1982 dan masih
digunakan oleh otoritas Kehutanan sebagai dasar untuk menentukan
kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Bahkan dengan adanya
Undang-undang Penataan Ruang, TGHK 1982 masih tetap diberla-
4
kukan karena belum dilakukan pemaduserasian. Apalagi otoritas

3 Hasil penelitian Guntur, dkk., “Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan
Tanah dalam Budaya Masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah, dalam Problem
Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan,
Monografi Hasil Penelitian Sistematis STPN Tahun 2015, hal. 219-220, diketahui
bahwa keberadaan Provinsi Kalimantan Tengah secara yuridis berdasar Undang-
undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 serta Undang-undang Nomor 21 Tahun
1958, namun dari total wilayah seluas 15.380.000 hektar hampir seluruhnya (yaitu
99,48 %) secara sepihak diklaim sebagai kawasan hutan berdasar Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 759/KPTS/Um/10/1982 tentang Penunjukkan Areal
Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah atau Tata Guna
Hutan Kesepakatan (TGHK) 1982.
4 Surat Edaran Menteri Kehutanan No. 404/Menhut-II/2003, menyatakan
bahwa bagi setiap provinsi yang belum ada Keputusan Menteri Kehutanan
tentang penunjukan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil
pemaduserasian antara RTRWP dengan TGHK, maka kawasan hutan pada
provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan
tentang TGHK. Menurut Peraturan Menteri Kehutanan No: P. 50/Menhut-
II/2009 tentang Penegasan Status dan Fungsi Kawasan Hutan, bagian