Page 67 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Sodiki, “Kebijakan Pertanahan dalam Penataan Hak Guna
Usaha untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, makalah
Seminar Nasional Penanganan dan Penyelesaian Konflik
Agraria sebagai Kewajiban Konstitusi, diselenggarakan oleh
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Jakarta, tanggal 13
Maret 2012.
Evalisa Siregar, http://sumut.antaranews.com/berita/155962/
pemprov-sumut-bentuk-tim-penyelesaian-konflik-lahan,
diakses 15 Juli 2016
http://www.beritacilegon.com/index.php/hukum-a-kriminal/885-
ini-pembelaan-pt-ks-terkait-penyaluran-dana-rp-34-m-ke-pt-
dsp?device=xhtml, diakses 20 Januari 2015.
Julius Sembiring, “Hak Prioritas”, makalah diskusi di PPPM STPN,
Jumat, 15 Juli 2016.
Kaleidoskop Perkebunan Sawit 2014 ,Tugas Menyelesaikan Warisan
Konflik di Sektor Perkebunan Sawit, Tandan Sawit, Edisi No.
8 Desember 2014, hlm. 3.
Noer Fauzi, “Meralat Negaraisasi Tanah Adat, Memperbaiki Rute
Transformasi Kewarganegaraan Masyarakat Adat dan Mengu-
kuhkan kembali Eksistensi Negara Bangsa”, Pembaharuan
Hukum dan Resolusi Konflik, HuMA, Juni 2012. Edisi online,
http://huma.or.id/pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/
info-terkait-pembaruan-hukum-dan-resolusi-konflik/meralat-
negaraisasi-tanah-adat.html
Panitia B Plus, Masalah Tanah PTPN II, Kanwil BPN Provinsi
Sumatera Utara, Medan.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 ten-
tang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perke-
bunan II dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan
IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan