Page 65 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

48 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

b. Tata Ruang menjadi unsur yang menentukan peruntukan
tanah dan pelepasan hak atas tanah.
c. Mekanisme perpanjangan masa HGU oleh BPN mengikuti
prinsip hak prioritas yang ada pada pemegang hak semula,
meskipun terdapat prioritas peruntukan dan hak bagi pihak
lain. Pelepasan hak berlangsung antara pihak pemegang hak
lama dengan calon pemegang hak baru.
d. Dalam posisi seperti itu, BPN melepaskan diri dari otoritasnya
sebagai pemegang Hak Menguasai Negara (Politik Perta-
nahan), dan hanya memfungsikan dirinya sebagai pelaksana
pengukuran dan pendaftaran (Administrasi Pertanahan). BPN
sebagai perumus dan pelaksana politik agraria absen dalam
kebijakan tanah pasca-HGU semacam ini.
e. Kebijakan prioritas yang diambil oleh BPN RI mengikuti arah
kebijakan pemerintah daerah yang merencanakan tanah
bekas perkebunan tersebut sebagai kawasan perluasan kota.
Ketiga contoh kasus menunjukkan bahwa saat ini BPN hanya
(memilih) posisi dengan menempatkan diri sebagai pelaksana admi-
nistrasi pertanahan. Dengan posisi saat ini sebagai kementerian,
maka tidak tepat jika Kementerian ATR/BPN hanya berlaku demi-
kian. Sebagai pemegang Hak Menguasai Negara dan pelaksana dari
kebijakan pengaturan tanah (kuasa) negara, termasuk tanah untuk
diberikan haknya sebagai hak Hak Guna Usaha dan Hak Pakai,
maka Kementerian ATR/BPN harus berani dan berdaulat dalam
mengelola tanah-tanah bekas HGU tersebut, sebagai wujud dari
perumus dan pelaksana politik agraria Indonesia.
Salah satu unsur penting yang berperan dari pengalaman tiga
kasus di atas adalah keberadaan Perencanaan Tata Ruang. Ini men-
jadi wujud dari keberadaan pelaksanaan politik agraria, yang
mengatur kemana arah bidang dan ruang wilayah Indonesia akan
diperuntukkan dan bagi siapa tanah tersebut diberikan haknya. Di
sinilah tepat bahwa lembaga pertanahan saat ini telah menjadi
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI, yang bukan hanya
mengadministrasi bidang tanah, namnun mengatur ruang dan ben-
tang alam Indonesia. Dari pengalaman tiga kasus di atas, kita bisa
belajar bahwa perumusan tata ruang itu dibangun dari bawah