Page 68 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 51

Nusantara II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1996 Nomor 13.
Putusan Nomor 55/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 122/PUU-
VIII/2015 Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004
dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perke-
bunan.
Putusan PTUN MEDAN Nomor 94 / G/ 2009 / PTUN-MDN Tahun
2010, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/
47e127985a08bc6412369314124348de
Saturnino M. Borras dan Jennifer C. Franco. Democratic Land
Governance and some Policy Recommendations. United
Nations Development Programme-Oslo Governance Centre-
Democratic Governance Group Bureau for Development
Policy, 2008.
Surat Gubernur Sumatera Utara No. 593/2582/2003, No. 593/0763,
No. 593/6193, No. 593/6969, No. 593/11900.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5613).