Page 64 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

Problematika Pemberian Hak atas Tanah Bekas HGU ... 47

a. Bahwa kebijakan prioritisasi atas tanah bekas HGU PTPN III
dapat diberikan kepada masyarakat penggarap karena sudah
ada penggarapan secara fisik dalam jangka waktu yang cukup
lama (mulai tahun 1942) sehingga telah melahirkan hak milik
atas tanah menurut UUPA 1960. Pemerintah juga memberi
dukungan nyata. Dibentuk suatu pemerintahan desa/kelu-
rahan serta pemerintah membangun berbagai fasilitas sosial
pada areal tersebut. Beberapa permukiman baru telah terben-
tuk karena adanya ijin dari pemerintah memberikan hak
kepada para okupan atas tanah bekas perkebunan Simbolon.
Fakta ini menunjukkan bahwa penetapan hukum yang dila-
kukan pemerintah tersebut menyesuaikan keadaannya
dengan kenyataan penggunaan tanah baru untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. Dapat dikatakan menguatnya hak
atas tanah bagi masyarakat penggarap.
b. Penghapusan Perkebunan Nusantara (PTPN) III (Persero)
wilayah Kebun Bangun menggunakan Ketentuan UU Nomor
86 Tahun 1958 jo. PP 19 Tahun 1959. Aturan ini menegaskan
bahwa bekas hak konsesi adalah hapus demi hukum. Maka
tidak ada kesulitan untuk memprioritaskan bekas hak ini
kepada pihak lain.
Rencana Umum Tata Ruang Wilayah/Kota (RUTRW) Peme-
rintah Daerah Tingkat II Kotamadya Pematangsiantar dan
Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Simalungun tahun
1987 sangat menentukan nasib bekas tanah seluas 700 hektar
(di Pematang Siantar) dan seluas 895,8 (di Simalungun).
Dengan penetuan RUTRW ini maka Pendaftaran dan pener-
bitan Sertipikat HGU No.1/Talun Kondot yang dilakukan pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Simalungun mengandung ca-
cat administrasi.
3. Dalam kasus eks-HGU Pt. Lonsum seluas 200 ha, dapat kami
simpulkan sebagai berikut:
a. Kebijakan prioritisasi tanah berlangsung melalui kebijakan
pemerintah daerah yang menetapkan luasan tanah bekas
HGU tersebut mengikuti keputusan tentang Rencanan Tata
Ruang.