Page 61 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

44 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

Tabel 13: Ragaan Model Pemberian Hak atas Tanah

Model 1 Model 2

SK Ka. PT. Lonsum Pemda SK Ka. BPN PT. Lonsum Pemda
BPN Simalungun Simalungun
4.052,16 4.052,16 ha 200 ha 4.052,16 ha 3.852,16 ha 200
ha (HGU, (Hak Pakai) (HMN) (HGU) (Hak Pakai,
(HMN) prioritas) prioritas)

Maka yang terjadi selanjutnya adalah tindakan hukum atas
tanah yang sama sekali tidak melibatkan BPN. Dilakukan serah
terima tanah seluas 200 ha oleh G.E.M Brown, Presiden Direktur
(Pihak I) kepada Drs. Djabanten Damanik, Bupati Simalungun
(Pihak II). BPN hanya dilibatkan sebagai pelaksana pengukuran
(kadastral) atas wilayah 200 ha tersebut. Pihak I menyerahkan
tanah tersebut kepada Pihak II untuk perluasan kota Perdagangan,
dan sepanjang belum dilakukan pembangunan, maka perusahaan
masih berhak mengambil hasil sawit yang ada di tanah tersebut
(lihat Berita Acara Serah terima, tertanggal 15-01-1998).
Tidak jelas hak atas tanah apa yang kemudian dimiliki oleh
Pemda Simalungun ini.. Pada gilirannya Pemda berdasarkan dari
DPRD Simalungun (lihat SK DPRD Simalungun No. 03/DPRD/2000,
tertanggal 26 Februari 2000) melakukan pengembangan kota
perdagangan dengan mengalokasikan tanah 200 ha yang disebut
menjadi “aset pemerintah daerah” tersebut untuk dilepaskan kepada
beberapa pihak dengan peruntukan berikut.

Tabel 14: Peruntukan Tanah 200 ha bekas HGU PT. Lonsum
No Peruntukan Tanah (ha)
1 Kepentingan Umum 130,18 ha
a. Perumahan/real-estate 57 ha
b. Pemukiman/rumah ibadah 46,18
c. Perkantoran/jasa/Rumah Sakit 5,22
d. Pendidikan 9,92
e. Indistri 11,86
2 Pemakaman 2