Page 57 - Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, dan Integrasi Tata Ruang

40 AN Luthfi, Dwi Wulan TA, Dian Aries M.

Tabel 12: Upaya Lembaga Negara dalam Menyelesaian Reklaiming
dan Tuntutan Masyarakat
No. Tahun Instansi/lembaga Saran Penyelesaian/Tanggapan
1. 1992 DPRD Kota Pendekatan musyawarah/perdamaian.
Pematang-siantar
2. 1994 Sekretariat Wakil Intsruksi kepada Walikota Pematang-
Presiden RI siantar menanggapi tuntutan masyarakat
penggarap.
3. 1994 Kantor Pertanahan Penjelasan mengenai status tanah yang
Kota dipermalasahkan.
Pematangsiantar
4. 1999 DPRD Kota Kesimpulan dengar pendapat Komisi A
Pematang-siantar bahwa pihak eksekutif disarankan
membentuk Tim Penyelesian sedangkan
penyelesaian penebangan tanaman
perkebunan agar diselesaikan secara
musyawarah mufakat.
5. 2000 DPR RI Penyelesaian sengketa tanah agar secara
obyektif dan menurut rasa keadilan
masyarakat sesuai dengan perturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. 2000 KOMNAS HAM RI Penyelesaian menurut hukum yang
berlaku dan memperhatikan UU No.39
Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
7. 2001 Menteri Keuangan RI Penyelesaian melalui jalur hukum dengan
menugaskan konsultan hukum untuk
mendapatkan penyelesaian yang
mempunyai kekuatan hukum yang pasti
dan adil.
8. 2004 Walikota Pematang- Usulan Pelepasan HGU PTPN III
siantar (Persero) Kebun Bangun seluas 700 Ha
dan kesediaan memberikan ganti rugi
kepada pihak PTPN.
9. 2004 Badan Pertanahan Instruksi kepada Kakanwil BPN Provinsi
Nasional Sumatera Utara untuk mengadakan
penelitian dan mengupayakan
penyelesaian masalah tuntutan
masyarakat atas tanah yang dikuasai
PTPN III (Persero) Kebun Bangun di Kota
Pematangsiantar.
Sumber: Pengolahan Data Sekunder, Tahun 2016.

Pada akhirnya BPN memberi perpanjangan jangka waktu HGU
PTPN III (Persero) Kebun Bangun dengan mengeluarkan areal